Bias Persepsi Dalam Komunikasi Tabligh Pada Akun Tiktok Megaputriaulia0911

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 60-66

E-ISSN: 2986-6340

Licenced by CC BY-SA 4.0

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18067511

 

Perceptual Bias in Tabligh Communication on the TikTok Account Megaputriaulia0911

 

Rizky Aprilia, Maulida Azizah, Rihhadul Aisy, Nasichah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bias persepsi dalam komunikasi tabligh pada akun TikTok @megaputriaulia0911, seorang pendakwah yang sebelumnya dikenal sebagai artis sinetron. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena peralihan peran publik figur menjadi pendakwah tanpa kejelasan kredibilitas keilmuan agama, namun mampu menarik perhatian besar melalui branding media sosial. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan audiens sebagian mengapresiasi sebagai bentuk hijrah dan dakwah modern, sementara sebagian lain meragukan otoritas dan keabsahan pesan yang disampaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab bias persepsi dalam komunikasi tabligh yang dilakukan oleh figur publik melalui platform digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah pengikut akun serta analisis konten video dakwah yang diunggah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias persepsi muncul akibat ketidakseimbangan antara citra religius yang dibangun melalui branding dan kedalaman substansi dakwah yang disampaikan, serta pengaruh kuat latar belakang artis yang melekat pada diri pendakwah. Kesimpulannya, kredibilitas komunikator menjadi faktor utama dalam efektivitas komunikasi tabligh di media sosial. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami tantangan dakwah digital, khususnya terkait peran figur publik dalam menjaga keaslian dan keilmuan pesan keagamaan di ruang virtual.

Kata kunci: bias persepsi, komunikasi tabligh, dakwah digital, kredibilitas da’i, media sosial.

Abstract

This study examines perceptual bias in tabligh communication on the TikTok account @megaputriaulia0911, a preacher who was previously known as a television soap opera actress. The background of this research stems from the phenomenon of public figures transitioning into the role of preachers without clear religious scholarly credentials, yet gaining significant attention through social media branding. This situation generates differing perceptions among audiences: some appreciate it as a form of hijrah and modern da‘wah, while others question the authority and legitimacy of the messages conveyed. The purpose of this study is to analyze the forms and factors contributing to perceptual bias in tabligh communication conducted by public figures through digital platforms. The research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews with several followers of the account and content analysis of uploaded da‘wah videos. The findings indicate that perceptual bias arises from an imbalance between the religious image constructed through branding and the depth of the da‘wah content delivered, as well as the strong influence of the preacher’s background as an artist. In conclusion, the credibility of the communicator is a key factor in the effectiveness of tabligh communication on social media. This study contributes to an understanding of the challenges of digital da‘wah, particularly regarding the role of public figures in maintaining the authenticity and scholarly integrity of religious messages in virtual spaces.

Keywords: perceptual bias, tabligh communication, digital da‘wah, preacher credibility, social media.

 

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi arena penting bagi aktivitas dakwah, khususnya melalui platform seperti TikTok yang menjangkau khalayak muda secara masif. Melalui platform ini, siapapun dapat tampil sebagai pendakwah dengan branding yang menarik, termasuk figur publik yang sebelumnya aktif di dunia hiburan. Fenomena arah balik karier dari artis sinetron menjadi pendakwah menimbulkan urgensi penelitian karena kredibilitas keilmuan agama yang dimiliki tidak selalu tampak jelas, sementara pengaruh dan jangkauannya malah sangat luas. Dalam konteks dakwah digital, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana persepsi publik terhadap komunikasi tabligh yang dibawakan oleh figur dengan latar belakang non-tradisional dakwah. Menurut studi, kredibilitas da’i di era digital menjadi faktor krusial: “kredibilitas yang dimaksudkan adalah hal yang berkaitan dengan kompetensi, sikap, kepribadian dan sifat dinamisme seorang da’i dalam berdakwah.”^[1][2] Lebih lanjut, riset lain menyebut bahwa media sosial sebagai sarana dakwah membawa tantangan etika dan kepercayaan, sebab hubungan antara da’i dan mad’u semakin jarang tatap muka langsung.^[3] Dengan demikian, penelitian tentang bias persepsi dalam komunikasi tabligh melalui akun TikTok sangat penting untuk memahami dinamika dakwah digital kontemporer.

Isu utama yang diangkat adalah munculnya fenomena figur publik yang sebelumnya berkarier sebagai artis sinetron yang kini tampil sebagai pendakwah melalui akun TikTok seperti  megaputriaulия0911. Figur tersebut mungkin memiliki branding kuat di media sosial, namun latar belakang keilmuan agamanya belum selalu transparan atau diuji secara akademis. Akibatnya, audiens kemungkinan mengalami bias persepsi misalnya, menilai pesan dakwah sebagai inspiratif karena branding artis, atau sebaliknya menilai dakwah itu kurang kredibel karena latar belakang komunikatornya bukan dari jalur tradisional dakwah. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kredibilitas da’i di era digital sangat beragam. Selain itu, media sosial sebagai platform dakwah juga menghadapi tantangan seperti penyebaran konten yang tidak diverifikasi dan pergeseran gaya komunikasi yang lebih mengejar popularitas daripada substansi.³

Meskipun ranah dakwah digital, kredibilitas da’i, dan strategi konten di media sosial telah menjadi subjek banyak penelitian, masih terdapat beberapa kesenjangan substansial yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Secara umum, studi yang ada cenderung terfokus pada da’i tradisional atau mereka yang memiliki latar belakang keilmuan formal agama. Kondisi ini menyebabkan adanya kekurangan penelitian yang spesifik mengkaji figurfigur pendakwah yang melakukan transisi karier, terutama mereka yang beralih dari profesi artis atau selebritas sinetron dan kini aktif berdakwah, khususnya melalui platform yang sedang populer seperti TikTok.

Selain itu, penelitian yang ada sering kali hanya menyoroti strategi dakwah atau media sosial secara umum, namun belum mendalami bias persepsi yang dimiliki audiens terhadap proses komunikasi dakwah (tabligh). Kesenjangan ini timbul ketika komunikator memiliki latar belakang hiburan dan branding yang kuat di media sosial, yang berpotensi memengaruhi bagaimana pesan dakwah diterima atau diinterpretasikan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan penelitian yang secara konkret mengaitkan tiga variabel utama latar belakang non-tradisional da’i, strategi branding media sosial yang mereka terapkan, dan bagaimana kombinasi kedua hal ini memengaruhi persepsi khalayak terhadap kredibilitas dan substansi pesan dakwah yang mereka sampaikan. Penelitian di area ini akan memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai dinamika komunikasi agama di era digital.

Penelitian ini relevan untuk bidang komunikasi Islam, media dan dakwah digital, serta psikologi sosial persepsi. Dengan menganalisis bagaimana bias persepsi muncul dalam komunikasi tabligh di media sosial, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang kredibilitas komunikator dan efektivitas pesan dakwah di era digital. Selain itu, hasil penelitian dapat memberi kontribusi praktis bagi penggiat dakwah untuk memahami tantangan baru dalam komunikasi keagamaan daring dan merumuskan strategi komunikasi yang lebih etis dan efektif.

Fenomena yang diamati dalam ranah dakwah digital semakin kompleks, terutama dengan hadirnya figur-figur publik yang melakukan transisi radikal dari industri hiburan ke arena keagamaan. Kasus @megaputriaulia0911 di TikTok menjadi studi kasus yang sangat relevan, di mana seorang mantan artis sinetron kini secara aktif menjalankan peran sebagai pendakwah. Transformasi peran ini telah memicu spektrum persepsi yang sangat luas dan kontras di kalangan netizen dan pengikutnya.

Di satu kutub, terdapat apresiasi yang kuat dari sebagian besar audiens yang melihat transisi ini sebagai tindakan hijrah yang otentik dan inspiratif. Mereka menganggap kontennya sebagai contoh positif perubahan hidup dan sumber motivasi spiritual, mengagumi keberanian dan komitmen personal sang figur. Figur seperti ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai keagamaan dan budaya populer, membuat dakwah terasa lebih relevan dan mudah diakses, terutama oleh generasi muda.

Namun, di kutub yang berlawanan, muncul kritik pedas dan keraguan signifikan yang berpusat pada dua aspek utama: kredibilitas keilmuan agama dan kedalaman substansi pesan dakwah yang disampaikan. Netizen sering mempertanyakan apakah latar belakang artis sinetron memberikan bekal keilmuan yang memadai untuk menyampaikan ajaran agama secara benar dan komprehensif. Dinamika persepsi yang polarisasi ini secara terang-terangan menunjukkan adanya bias persepsi yang kuat dalam komunikasi dakwah digital. Seringkali, daya tarik popularitas, branding personal, dan citra selebritas dari figur publik tersebut mendominasi, bahkan mengaburkan, kualitas dan validitas isi dakwah yang sesungguhnya. Fenomena ini menggarisbawahi tantangan krusial dalam dakwah kontemporer: bagaimana memastikan otentisitas dan kedalaman pesan tetap menjadi fokus utama di tengah hiruk pikuk pesona selebritas dan daya pikat media sosial.

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam era digital, dakwah tidak lagi terbatas pada tatap muka secara langsung.

Penggunaan platform digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, telah menjadi sarana utama dalam menyebarkan pesan keagamaan. Namun, penyampaian pesan melalui media digital tidak lepas dari bias persepsi yang dapat memengaruhi efektivitas komunikasi. Bias persepsi adalah kecenderungan individu untuk menafsirkan informasi secara subjektif, sesuai dengan pengalaman, keyakinan, atau preferensi pribadi mereka. Dalam konteks dakwah digital, bias ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya bias konfirmasi, di mana pendakwah atau penerima pesan cenderung menekankan informasi yang sesuai dengan pandangan awal mereka, dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Bias seleksi juga kerap terjadi ketika pesanpesan tertentu dipilih untuk disebarkan, sementara informasi yang dianggap kurang relevan atau tidak sejalan dengan keyakinan pendakwah diabaikan (Aswar, 2025).^[4]

Dakwah masa kini sudah serba digital. Dimana dengan adanya gadget yang kita miliki terdapat banyak fitur islami yang menunjang kita dalam mempermudah aktivitas sehari-hari. Seperti terdapat aplikasi membaca Al-Qur’an, pengingat salat, pengingat  zakat  dan  masih  banyak  lagi.  Hal  tersebut  sangat  mempermudah  kita dalam mendalami ajaran Islam. Bagi da’i dakwah digital merupakan peluang baru untukberdakwah  dengan  mengikuti  tren  masa  kini  yaitu  dengan  memanfaatkan media  sosial.  Ketua  Komisi  Informasi  dan  Komunikasi  MUI  Masduki  Baidlowi mengatakan  bahwa  paradigma  berdakwah  sudah  mengalami  pergeseran  antara dakwah cetak dengan oral menjadi dakwah lewat media digital salah satunya media sosial.  Menurutnya,  dakwah  melalui  media  sosial  adalah  jalan  yang  murah  dan strategis untuk penyampaian pesan dakwah (Ramdhani, 2020).^[5]

Pendidikan menjadi faktor kunci dalam mempersiapkan pendakwah yang mampu menghadapi tantangan dakwah digital. Pendidikan bagi pendakwah tidak hanya meliputi pengetahuan agama, tetapi juga mencakup kompetensi komunikasi, literasi digital, dan etika penyampaian pesan. Dengan pendidikan yang memadai, pendakwah dapat memahami mekanisme komunikasi digital, termasuk cara menyusun pesan yang menarik, relevan, dan mudah diterima oleh audiens. Sebagai contoh, penelitian oleh Nugroho (2025) menunjukkan bahwa pendakwah yang mengikuti pelatihan literasi digital cenderung lebih efektif dalam menyampaikan pesan yang dapat diterima berbagai kelompok usia dan latar belakang. Pendidikan ini juga membekali pendakwah dengan keterampilan menanggapi kritik atau pertanyaan audiens secara bijaksana dan reflektif.^[6]

METODE PENELITIAN  

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi serta penyebaran angket kepada Mahasiswa UIN Jakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih menekankan pada pengamatan fenomena secara langsung dan mendalam, serta menelaah substansi makna dari fenomena yang diteliti. Fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah pada proses terjadinya fenomena dan bagaimana hasilnya dipahami atau dimaknai oleh subjek penelitian. Penelitian ini menaruh perhatian khusus pada elemen manusia, objek, dan upayakan-pakai-media-sosial-sebagai-media dakwah institusi, serta interaksi di antara mereka dalam konteks studi, untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai permasalahan pendakwah perempuan dengan branding solehah di media sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami secara menyeluruh perilaku, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi terkait fenomena tersebut.  

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung secara sedalamdalamnya dengan cara mengumpulkan data yang rinci dan menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kedalaman dan detail dalam data yang didapatkan, sehingga pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi tidak hanya sebatas permukaan, melainkan juga mencakup makna dan konteks yang lebih luas. Dengan demikian, metode ini sangat tepat untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan kredibilitas, persepsi, dan dampak dakwah yang dilakukan oleh pendakwah perempuan tanpa latar belakang keilmuan agama formal.

KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari perubahan besar dalam dakwah Islam di era digital, di mana media sosial seperti

TikTok menjadi ruang baru bagi penyebaran pesan keagamaan. Platform ini memungkinkan siapa pun untuk tampil sebagai pendakwah, termasuk figur publik yang sebelumnya dikenal sebagai artis. Fenomena ini menimbulkan dinamika sosial baru: di satu sisi membuka akses dakwah yang lebih luas dan modern, namun di sisi lain menghadirkan persoalan kredibilitas dan bias persepsi di kalangan masyarakat.

Bias persepsi muncul karena adanya ketimpangan antara citra dan substansi. Masyarakat kerap menilai dakwah bukan berdasarkan kedalaman ilmu dan ketepatan isi pesan, tetapi dari penampilan, gaya bicara, dan popularitas komunikatornya.

Dalam konteks akun TikTok @megaputriaulia0911, bias ini terlihat ketika audiens  merepresentasikan hijrah dan modernisasi dakwah, sementara sebagian lainnya menilai bahwa pesan yang disampaikan kurang kredibel karena latar belakang keagamaan sang figur tidak berasal dari jalur akademis atau tradisional. Di titik inilah bias persepsi masyarakat terbentuk— pandangan mereka terhadap pesan dakwah menjadi sangat dipengaruhi oleh identitas dan citra publik figur, bukan oleh substansi pesan itu sendiri.

Konten yang diunggah dalam media sosial tersebut turut memperkuat konstruksi persepsi tersebut. Pola komunikasi dakwah yang mengutamakan visualisasi, estetika, dan gaya berbicara menarik sering kali membuat audiens lebih fokus pada bentuk daripada isi. Video berdurasi pendek, musik latar, ekspresi wajah, serta gaya komunikasi yang akrab menjadi elemen utama yang menentukan keberhasilan penyampaian pesan, bukan keakuratan teologisnya. Maka, konten dakwah di media sosial menjadi arena di mana pesan agama dikemas ulang agar sesuai dengan algoritma dan selera pengguna. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana substansi pesan keagamaan harus beradaptasi dengan format media yang cepat dan visual, sehingga membuka celah lebih besar terhadap munculnya bias persepsi.

Lebih jauh, peran media sosial seperti TikTok sendiri juga menjadi variabel penting dalam terbentuknya bias tersebut. Sebagai platform yang berorientasi pada popularitas dan keterlibatan pengguna, TikTok cenderung menonjolkan konten yang viral dan menghibur, bukan yang mendalam secara substansi. Algoritma TikTok mendorong munculnya konten yang memiliki daya tarik tinggi, seperti tampilan fisik, keunikan gaya, atau emosi positif. Akibatnya, dakwah yang disampaikan melalui platform ini sering kali dinilai dari seberapa menarik dan viral kontennya, bukan dari seberapa sahih dan ilmiah pesan keagamaannya. Hal ini menimbulkan fenomena “komodifikasi dakwah,” di mana pesan agama menjadi bagian dari konten hiburan dan branding personal.

Dalam konteks inilah kerangka berpikir penelitian terbentuk: bias persepsi masyarakat lahir dari interaksi kompleks antara tiga unsur utama figur pendakwah sebagai komunikator yang membawa latar belakang non-tradisional, konten dakwah yang dikemas sesuai karakter media sosial, serta algoritma dan budaya populer dari platform itu sendiri. Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan membentuk persepsi yang berlapis-lapis. Branding religius dari seorang figur publik membentuk ekspektasi tertentu di benak audiens; konten yang visual dan populer memperkuat daya tarik emosionalnya; sementara logika media sosial mendorong audiens untuk menilai dakwah berdasarkan daya tarik, bukan kedalaman makna.

Kerangka berpikir ini akhirnya mengarah pada kesimpulan bahwa bias persepsi dalam dakwah digital bukan hanya masalah individu atau pesan, melainkan hasil dari sistem komunikasi baru yang dibentuk oleh budaya media sosial. Kredibilitas seorang da’i tidak lagi diukur semata dari ilmu dan pengalaman dakwah, tetapi juga dari kemampuan beradaptasi dengan ekosistem digital yang sarat citra dan sensasi. Oleh karena itu, pendidikan dan literasi digital menjadi penting untuk menyeimbangkan antara gaya komunikasi modern dan keaslian ajaran agama, agar dakwah di era digital tidak kehilangan substansinya di tengah gelombang persepsi yang bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil angket menunjukkan bahwa mayoritas responden, sekitar 8%, menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor kunci yang sangat memengaruhi keberhasilan mereka dalam berdakwah. Pendidikan formal, yang mencakup penguasaan ilmu agama, literasi Al-Qur’an, dan pemahaman tentang fiqih dakwah, memberikan fondasi keilmuan yang kuat. Dengan landasan ini, pendakwah mampu menyusun materi dakwah secara terstruktur, sistematis, dan akurat, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara jelas oleh audiens dari berbagai latar belakang.

Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal terbukti juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan praktis pendakwah. Pelatihan komunikasi, workshop manajemen media sosial, dan seminar literasi digital menjadi media penting untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan sesuai konteks audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendakwah yang mengikuti pelatihan semacam ini lebih percaya diri dalam menghadapi audiens, lebih adaptif terhadap perubahan medium komunikasi, serta mampu menyampaikan pesan dengan pendekatan yang lebih persuasif dan interaktif.

Dari perspektif angket, terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan pendakwah dan kemampuan mereka untuk mengelola komunikasi yang efektif.^[7] Pendakwah yang memiliki pendidikan lebih memadai cenderung lebih mampu memanfaatkan pengalaman hidup mereka dalam menyampaikan pesan, menyesuaikan metode dakwah dengan karakteristik audiens, dan mengurangi risiko bias persepsi dalam komunikasi digital maupun tatap muka. Mereka juga lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, mendorong audiens untuk berpartisipasi aktif, serta membangun ikatan emosional yang memperkuat penerimaan pesan.

Sebaliknya, pendakwah yang kurang mendapatkan pendidikan formal maupun pelatihan non-formal cenderung menghadapi kesulitan dalam menyampaikan pesan secara terstruktur dan interaktif. Pesan dakwah yang disampaikan seringkali bersifat monolog, kurang kontekstual, dan kurang relevan dengan pengalaman audiens, sehingga mengurangi dampak dan efektivitas dakwah itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga membekali pendakwah dengan kemampuan praktis dan strategi komunikasi yang adaptif, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi audiens modern dan kompleks.

Di era digital, media sosial menjadi salah satu platform utama bagi individu untuk menampilkan diri sebagai figur keagamaan. Banyak pendakwah muda yang membangun branding sholehah, menampilkan citra religius yang menarik dan komunikatif untuk mendapatkan perhatian audiens. Popularitas seperti ini memang efektif meningkatkan visibilitas, namun penelitian berbasis angket menunjukkan bahwa branding sholehah dan kemampuan berbicara yang baik di media sosial tidak cukup untuk menjamin kredibilitas sebagai pendakwah.

Penelitian ini melibatkan 22 responden, terdiri dari mahasiswa/i UIN Jakarta, yang diminta menilai kredibilitas pendakwah berdasarkan berbagai kriteria, termasuk penampilan religius, kemampuan berbicara di media sosial, pemahaman agama, dan integritas pribadi. Hasil angket menunjukkan bahwa hanya 12% responden yang menilai branding sholehah dan kemampuan berbicara online sebagai indikator utama kredibilitas, sedangkan mayoritas (88%) menekankan pentingnya pemahaman keagamaan yang mendalam, pengalaman praktik dakwah, dan integritas moral.

Temuan ini mengindikasikan bahwa audiens lebih memperhatikan substansi pesan daripada sekadar gaya penyampaian atau popularitas online. Branding sholehah dan retorika persuasif dapat menarik perhatian sementara, tetapi tidak menjamin keakuratan dan kedalaman dakwah.

Bahkan, dalam beberapa kasus, popularitas digital tanpa landasan keilmuan dapat menimbulkan penyebaran informasi yang keliru, bias persepsi, atau interpretasi ajaran yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi di media sosial hanya menjadi pendukung, bukan fondasi utama kredibilitas pendakwah.

Selain itu, angket juga menunjukkan bahwa pendakwah yang hanya mengandalkan citra religius cenderung kurang dipercaya untuk memberikan nasihat atau panduan praktik ibadah yang kompleks. Dengan kata lain, pendidikan formal maupun non-formal menjadi elemen esensial untuk memastikan pendakwah tidak hanya populer, tetapi juga profesional, terpercaya, dan efektif dalam menyampaikan dakwah.^[8]

Lebih jauh, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara branding positif, kemampuan komunikasi digital, dan fondasi keilmuan yang kuat. Branding sholehah dan kemampuan berbicara di media sosial sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung untuk memperluas jangkauan dakwah, bukan sebagai satusatunya indikator kredibilitas. Pendakwah yang efektif adalah mereka yang dapat menyampaikan pesan secara akurat, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menghadapi kritik atau pertanyaan audiens secara bijaksana.

Secara keseluruhan, hasil penelitian berbasis angket ini menegaskan bahwa popularitas digital tidak dapat menggantikan pendidikan dan kompetensi agama. Pendidikan formal dan pelatihan dakwah menjadi fondasi utama yang memastikan pendakwah tidak hanya menarik di mata audiens, tetapi juga memiliki kemampuan analisis, integritas, dan profesionalitas yang dibutuhkan untuk menyampaikan dakwah secara kredibel. Branding sholehah dan kemampuan media sosial hanyalah pelengkap strategi dakwah, bukan penentu utama kualitas seorang pendakwah.

Meskipun branding sholehah dan kemampuan berbicara di media sosial dapat membantu dalam menarik perhatian audiens, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikan seseorang pendakwah yang kredibel. Pendidikan yang mendalam dan komprehensif adalah fondasi utama dalam membangun kredibilitas seorang pendakwah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang ingin menjadi pendakwah untuk menempuh pendidikan yang memadai, baik formal maupun nonformal, guna memastikan bahwa pesan  pendidikan Islam. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam yang disampaikan sesuai dengan ajaran agama yang benar dan dapat diterima oleh audiens dengan baik. 

SIMPULAN 

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk kredibilitas dan efektivitas seorang pendakwah. Meskipun branding sholehah dan kemampuan berbicara di media sosial dapat meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian audiens, hal tersebut tidak cukup untuk menjamin kualitas dakwah yang kredibel. Kredibilitas seorang pendakwah ditentukan oleh kombinasi antara pemahaman agama yang mendalam, integritas moral, pengalaman praktik dakwah, dan keterampilan komunikasi yang adaptif.

Hasil penelitian berbasis angket dan temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa pendakwah yang memiliki pendidikan formal maupun non-formal lebih mampu menyusun materi dakwah secara sistematis, menghadapi bias persepsi, dan menyampaikan pesan yang relevan serta aplikatif bagi audiens. Pendidikan juga memungkinkan pendakwah untuk memanfaatkan pengalaman pribadi sebagai sumber pembelajaran, membangun komunikasi dua arah yang efektif, dan meningkatkan profesionalitas serta kepercayaan diri.

Pendidikan memungkinkan pendakwah untuk mengintegrasikan pengalaman hidup pribadi sebagai modal dalam menyampaikan dakwah, mengembangkan strategi komunikasi yang kontekstual, dan membangun interaksi dua arah yang lebih efektif dengan audiens. Hal ini sangat penting mengingat audiens modern cenderung kritis, terpapar berbagai informasi di media digital, dan mampu menilai kredibilitas pendakwah berdasarkan kualitas konten, bukan hanya daya tarik visual atau retorika. Pendidikan juga membekali pendakwah dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan komunikasi, seperti perbedaan interpretasi, kesalahpahaman, dan bias persepsi, sehingga dakwah yang disampaikan tetap tepat sasaran dan berdampak positif.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa branding sholehah dan kemampuan berbicara di media sosial hanyalah alat pendukung, bukan penentu utama kualitas seorang pendakwah. Kredibilitas dan efektivitas dakwah tetap bergantung pada kombinasi antara kompetensi keilmuan, integritas pribadi, pengalaman praktik, dan keterampilan komunikasi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas pendakwah melalui pendidikan formal, pelatihan nonformal, literasi digital, serta pembinaan pengalaman praktik dakwah merupakan langkah strategis yang esensial untuk visual, tetapi juga akurat, relevan, dan dapat memastikan bahwa dakwah yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan disampaikan tidak hanya menarik secara moral.

REFERENSI

Aswar, A. (2025). Dakwah Digital Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah. Repositori UIN Alauddin.

Nugroho, D. (2025). Media Sosial dan Transformasi Dakwah.

Maulidna, F. (2025). Etika Dakwah di Media Digital: Tantangan dan Solusi. Journal of Media and Islamic Communication.

Mahdi, M. (2023). Strategi Komunikasi Dakwah Jama’ah Tabligh Masjid Jami’ al-Burhan. Journal of Islamic Communication Studies.

Ali, M. (2023). Penyuluh Agama Islam Sebagai Penggerak Pendidikan Keagamaan dan Penguatan Karakter Untuk Meningkatkan Kesadaran Spiritual Masyarakat. Jurnal AnNasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta, 4(2). Universitas Islam Asy-Syafi’iyah. 

Muchtar, M., Setiawan, D., & Bahri, S. (2017). Konsep Pendidikan Akhlak dan Dakwah dalam Perspektif Dr. KH. Zakky Mubarak, MA. Jurnal Studi Al-Qur’an, 12(2), 194216. 

Iskandar, S., Yusup, A. M., Shamsul, M. N., & Agusman. (2025). Model pendidikan kaderisasi da’i di Wahdah Islamiyah dalam perspektif pendidikan Islam. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam.

Bukhari, B. (2014). Membangun Kompetensi dan Kredibilitas Da’i. Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi. 

Rizky, F. Umh. (2024). Kompetensi Da’i Profesional untuk Berdakwah di Kalangan Generasi Z. Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram,

Ikram, M. (2022). Kredibilitas Da’i dalam Dakwah Digital. UIN Alauddin Makassar. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/26093/1/80100219047_MUH.%20IKRAM.pdf

Nurhadi, A. (2023). Etika Dakwah di Media Digital: Tantangan dan Solusi. ResearchGate.

Fauzi, & Muhibuddin. (2024). Counter-narrative dakwah digital: Menangkal islamofobia melalui konten positif. Jurnal Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, 3(2). Retrieved from https://jurnal.iuqibogor.ac.id

Ramdhani, J. (2020). Ulama Upayakan Pakai Media Sosial sebagai Medium Dakwah. Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2020. https://m/detik.com/news/berita/d-3354863/ulamaupayakan-pakai-media-sosial-sebagai-media-dakwah

---

[1] Muh. Ikram, Kredibilitas Da’i dalam Dakwah  Digital (Makassar: UIN Alauddin Repository,

[2] ), 14, https://repositori.uinalauddin.ac.id/26093/1/80100219047_MUH.%20I KRAM.pdf

[3] A. Nurhadi, Etika Dakwah di Media Digital: Tantangan dan Solusi (researchgate, 2023), https://www.researchgate.net/publication/39112412

[4] Aswar, A. (2025). Dakwah Digital Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah. Repositori UIN Alauddin.

[5] Ramdhani, J. (2020). Ulama Upayakan Pakai Media Sosial sebagai Medium Dakwah. Diakses Pada Tanggal 8 Mei 2020. Https://m/detik.com/news/berita/d-3354863/ulama-

[6] Nugroho, D. (2025). Media Sosial dan Transformasi Dakwah.

[7] Muchtar, M., Setiawan, D., & Bahri, S. (2017). Konsep Pendidikan Akhlak dan Dakwah dalam Perspektif Dr. KH. Zakky Mubarak, MA. Jurnal Studi Al-Qur’an

[8] Iskandar, S., Yusup, A. M., Shamsul, M. N., & Agusman. (2025). Model pendidikan kaderisasi da’i di Wahdah Islamiyah dalam perspektif

Implikasi Hukum Internasional dalam Kasus Afrika Selatan vs. Israel: Analisis Konvensi Genosida dan Peran Mahkamah Internasional

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 53-59
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18067134

The Implications of International Law in the South Africa vs. Israel Case: An Analysis of the Genocide Convention and the Role of the International Court of Justice

Nur Fadli S, Mira Nila Kusuma Dewi, Alif Nunqy Bellatrix, Andi Risal, M. Fahril Hidayat, Fikram, Fatrah

^1-7Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar

Email: nurfadlis@gmail.com, miranila@gmail.com, alifnunqybellatrix@gmail.com,, andirisal@gmail.com, fhidayat2003@gmail.com, fikram@gmail.com, fatrah@gmail.com

Abstrak

Hukum internasional sering dipandang sebagai kerangka kerja idealis yang terpisah dari realitas politik yang keras. Kasus Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional pada akhir 2023 hingga awal 2024 menegaskan relevansi prinsip-prinsip hukum internasional di tengah konflik bersenjata. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan politik dari proses peradilan tersebut, dengan fokus pada penerapan Konvensi Genosida 1948, peran Mahkamah Internasional, dan keterbatasan penegakan hukum global. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ICJ tidak memiliki kekuatan militer untuk memaksakan putusan, proses hukum internasional memberikan tekanan moral, politik, dan diplomatik yang signifikan. Kasus ini juga memperkuat akuntabilitas global dan menegaskan pentingnya prinsip hukum kemanusiaan internasional di tengah konflik bersenjata yang kompleks.

Kata kunci: Hukum Internasional, Kasus Afrika Selatan vs. Israel, Genosida, Mahkamah Internasional

Abstract

International law is often perceived as an idealistic framework separate from the harsh realities of politics. The case of South Africa versus Israel at the International Court of Justice (ICJ) from late 2023 to early 2024 highlights the relevance of international legal principles amid armed conflict. This study analyzes the legal and political implications of the judicial process, focusing on the application of the 1948 Genocide Convention, the role of the International Court, and the limitations of global law enforcement. The analysis shows that although the ICJ lacks the military power to enforce its rulings, the international legal process exerts significant moral, political, and diplomatic pressure. The case also reinforces global accountability and underscores the importance of international humanitarian law principles in the context of complex armed conflicts.

Keywords: International Law, South Africa vs. Israel Case, Genocide, International Court of Justice

 

PENDAHULUAN

Hukum internasional publik berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun keteraturan dan legitimasi dalam hubungan antarnegara serta subjek hukum internasional lainnya. Sistem hukum ini tidak hanya mengatur perilaku negara-negara, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok di tingkat global melalui mekanisme peradilan internasional, perjanjian, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara universal. Salah satu instrumen hukum internasional yang paling penting adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), yang diratifikasi oleh mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini menetapkan bahwa genosida, yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, merupakan kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum oleh negara-negara pihak (United Nations, 1948). Dalam kerangka hukum ini, elemen krusial yang harus dibuktikan adalah dolus specialis, yakni niat khusus untuk menghancurkan kelompok tertentu, yang membedakan genosida dari kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Konvensi Genosida menjadi instrumen utama untuk menegakkan akuntabilitas internasional karena tidak hanya melarang tindakan genosida, tetapi juga mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah preventif dan represif. Kewajiban ini meliputi tindakan legislatif, administratif, maupun operasi militer untuk mencegah pelanggaran, serta kerja sama dalam ekstradisi dan penuntutan pelaku genosida. Pentingnya Konvensi ini tercermin dalam berbagai kasus internasional, termasuk kasus Rwanda pada tahun 1994 dan bekas Yugoslavia, yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dapat diterapkan untuk menuntut individu maupun negara yang bertanggung jawab atas tindakan genosida.

Kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel merupakan contoh kontemporer dari penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata. Kasus ini muncul setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu respons militer Israel di Jalur Gaza, menimbulkan korban sipil yang signifikan dan memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Afrika Selatan, dengan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh Israel melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Genosida, dengan klaim bahwa tindakan militer Israel mencerminkan niat khusus untuk menghancurkan kelompok tertentu di Gaza. Permintaan Afrika Selatan kepada ICJ termasuk langkah-langkah sementara atau provisional measures, yang dimaksudkan untuk menghentikan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki sebelum putusan akhir dikeluarkan (International Court of Justice, 2024).

Kasus ini menempatkan ICJ di pusat perhatian internasional sebagai forum hukum tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menangani sengketa antarnegara. Mahkamah memiliki mandat untuk menafsirkan hukum internasional, menyelesaikan sengketa hukum antarnegara, dan memberikan pendapat penasihat mengenai isu-isu hukum internasional. Meskipun ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat, tantangan utama adalah ketiadaan mekanisme penegakan yang bersifat militer. Artinya, efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada kepatuhan sukarela negara-negara pihak dan tekanan diplomatik serta politik dari komunitas internasional (Shaw, 2021). Dalam konteks ini, kasus Afrika Selatan vs Israel menjadi ujian penting untuk menilai kemampuan hukum internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan di tengah situasi konflik yang kompleks dan sensitif.

Lebih jauh, kasus ini menekankan peran hukum internasional sebagai instrumen normatif yang tidak hanya bertujuan menghukum pelanggaran, tetapi juga mencegah kerugian yang lebih besar. Konsep pencegahan menjadi kunci dalam hukum internasional modern, karena tindakan genosida sering terjadi dalam konteks konflik bersenjata dan dinamika politik yang cepat berubah. ICJ, melalui perintah sementara, memiliki tujuan untuk melindungi kelompok yang berisiko dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tetap dihormati meskipun ada perbedaan kepentingan politik antarnegara. Putusan sementara ini juga memberikan tekanan moral dan politik yang signifikan, memaksa negara yang bersangkutan untuk menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dan kewajiban hukum internasional.

Kasus Afrika Selatan vs Israel juga menyoroti dilema yang sering muncul dalam hukum internasional modern: ketidakseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Israel berargumen bahwa operasinya di Gaza adalah tindakan membela diri yang sah, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, dan menegaskan bahwa tindakan militer tersebut ditujukan untuk menghentikan serangan Hamas, bukan untuk menargetkan populasi sipil Palestina secara sistematis (Bassiouni, 2024). Sementara itu, Afrika Selatan menekankan bahwa pola tindakan Israel, termasuk pengeboman yang luas, pembatasan bantuan kemanusiaan, dan retorika pejabat tinggi, mencerminkan niat untuk menghancurkan sebagian kelompok tertentu di Gaza, yang memenuhi syarat dolus specialis sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Genosida.

Dalam konteks akademik, kasus ini memberikan peluang untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional diterapkan di lapangan dan bagaimana Mahkamah Internasional berperan dalam menyeimbangkan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak fundamental manusia. Kasus ini juga membuka diskusi tentang efektivitas hukum internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan konflik bersenjata, terutama ketika mekanisme penegakan hukum terbatas pada tekanan diplomatik dan moral. Selain itu, kasus ini menjadi refleksi penting bagi negara-negara anggota PBB mengenai tanggung jawab kolektif untuk mencegah genosida dan melindungi kelompok yang rentan di tengah konflik bersenjata.

Kasus ini juga memiliki implikasi luas bagi politik internasional dan dinamika regional. Konflik Israel-Palestina telah menjadi isu yang sangat politis dan sensitif secara global, sehingga keputusan ICJ tidak hanya memiliki dampak hukum tetapi juga politik. Hasil putusan sementara dan proses litigasi yang sedang berlangsung dapat memengaruhi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Arab, anggota PBB, dan aktor internasional lainnya. Di sisi lain, kepatuhan terhadap putusan ICJ juga mencerminkan komitmen negara-negara terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, yang menjadi tolok ukur legitimasi global dan reputasi internasional.

Secara keseluruhan, kasus Afrika Selatan vs Israel memperlihatkan kompleksitas penerapan hukum internasional dalam konflik bersenjata kontemporer. Kasus ini menegaskan bahwa hukum internasional bukan sekadar norma idealis, tetapi memiliki fungsi praktis dalam menegakkan akuntabilitas, mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki, dan menyediakan kerangka kerja untuk resolusi sengketa secara damai. Meskipun terdapat tantangan signifikan terkait penegakan hukum, peran ICJ tetap penting sebagai mekanisme hukum tertinggi yang menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum internasional beroperasi di persimpangan antara moralitas, hukum, dan politik, serta memberikan pelajaran penting bagi pengembangan hukum internasional di masa depan.

 

LANDASAN TEORI

Hukum internasional berperan dalam menetapkan norma-norma perilaku antarnegara serta melindungi hak asasi manusia selama konflik. Konvensi Genosida 1948 menetapkan bahwa tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu merupakan kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum. Selain itu, konvensi ini menetapkan kewajiban preventif dan represif bagi negara-negara pihak, yang mengharuskan mereka untuk mengambil langkah-langkah efektif guna mencegah dan menghukum tindakan genosida. Prinsip-prinsip hukum humaniter internasional juga relevan, karena mengatur perlindungan warga sipil dan penyediaan bantuan kemanusiaan di zona konflik, termasuk prinsip distingsi antara kombatan dan sipil serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan militer.

Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki peran penting sebagai forum hukum tertinggi yang menyelesaikan sengketa hukum antarnegara dan memberikan pendapat penasihat mengenai masalah hukum internasional. Kasus Afrika Selatan melawan Israel menekankan peran ICJ sebagai instrumen hukum yang dapat menegakkan norma hukum internasional, meskipun tanpa kekuatan eksekusi militer secara langsung.

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dampak politik dan sosial dari kasus Afrika Selatan vs. Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks, termasuk dinamika hukum internasional, diplomasi, dan persepsi sosial, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari dokumen resmi ICJ, laporan organisasi internasional, publikasi ilmiah, buku, serta media internasional yang membahas respons politik dan sosial terhadap kasus tersebut. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten secara kualitatif deskriptif, dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama seperti dampak politik, dampak sosial, implikasi hukum, dan preseden internasional, serta membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh.

Dengan metode ini, penelitian dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana keputusan ICJ memengaruhi kebijakan dan hubungan internasional, kesadaran publik, serta praktik hukum internasional, sekaligus menunjukkan bagaimana kasus ini menjadi preseden penting bagi akuntabilitas negara di masa depan

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus

Kasus Afrika Selatan vs. Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) membawa konsekuensi politik dan sosial yang luas, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung tetapi juga bagi komunitas internasional secara keseluruhan. Secara politik, kasus ini menempatkan Israel pada tekanan diplomatik yang meningkat, terutama dari negara-negara Arab dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) (Bassiouni, 2013). Tekanan ini muncul sebagai respons terhadap tuduhan pelanggaran hukum internasional dan genosida di Jalur Gaza, yang dianggap merugikan warga sipil Palestina secara signifikan (Roberts, 2019). Negara-negara Arab menuntut agar Israel mematuhi perintah ICJ dan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak sipil serta penghentian tindakan militer yang dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Dalam konteks ini, kasus tersebut menjadi indikator penting bagi dinamika geopolitik Timur Tengah, karena memperlihatkan sejauh mana tekanan hukum internasional dapat memengaruhi kebijakan dan tindakan negara yang dianggap kuat secara militer (Gordon, 2021).

Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi dilema politik yang kompleks. Sebagai sekutu strategis Israel, mereka harus menyeimbangkan dukungan politik dan militer dengan kepatuhan terhadap norma hukum internasional yang berlaku (Forsythe, 2020). Keseimbangan ini sering kali menimbulkan ketegangan antara kepentingan keamanan nasional, hubungan strategis, dan tekanan global untuk memastikan akuntabilitas. Dalam kasus ini, meskipun AS dan beberapa negara Eropa menekankan perlunya menghormati hukum internasional, dukungan politik terhadap Israel tidak selalu sejalan dengan rekomendasi ICJ, yang memunculkan kritik dari berbagai organisasi internasional dan masyarakat sipil global. Hal ini memperlihatkan dilema struktural dalam sistem hukum internasional, di mana kepatuhan terhadap putusan pengadilan bergantung pada keseimbangan kepentingan politik, ekonomi, dan strategis antarnegara (Dinstein, 2017).

Dampak sosial dari kasus ini juga signifikan. Kasus Afrika Selatan vs. Israel meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya prinsip hukum kemanusiaan, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas negara dalam konflik bersenjata (Scharf, 2015). Publik internasional menjadi lebih sadar akan konsekuensi pelanggaran hak asasi manusia, serta perlunya mekanisme hukum yang dapat menegakkan akuntabilitas negara dan individu di tengah krisis kemanusiaan. Media internasional memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang putusan ICJ, sehingga menciptakan tekanan moral dan sosial terhadap Israel (Roberts, 2019). Kesadaran publik ini tidak hanya meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk mematuhi hukum internasional tetapi juga memperkuat posisi masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan dalam advokasi perlindungan hak asasi manusia di wilayah konflik (Bassiouni, 2013).

Kasus ini juga dapat dianalisis dalam konteks sejarah dan perbandingan dengan kasus genosida lain. Misalnya, genosida di Rwanda pada 1994 dan di Bosnia pada 1990-an menunjukkan bagaimana mekanisme peradilan internasional digunakan untuk menegakkan akuntabilitas individu dan negara atas pelanggaran serius terhadap kemanusiaan (Cryer et al., 2019). Pengadilan internasional, seperti International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), menekankan perlunya penegakan hukum untuk mencegah impunitas dan memberikan keadilan bagi korban. Dalam kasus Afrika Selatan vs. Israel, ICJ berperan serupa dengan menegaskan norma hukum internasional dan memberikan tekanan hukum terhadap tindakan negara yang dianggap melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, meskipun belum ada putusan final mengenai adanya genosida (Dinstein, 2017).

Selain itu, kasus ini memiliki implikasi terhadap diplomasi regional dan hubungan antarnegara. Negara-negara tetangga dan anggota ASEAN, misalnya, memperhatikan dinamika ini untuk menilai bagaimana hukum internasional dapat memengaruhi stabilitas regional dan perdamaian internasional (Forsythe, 2020). Ketegangan politik yang muncul dari sengketa hukum ini dapat memengaruhi kerja sama ekonomi, aliansi militer, dan kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. ICJ, melalui putusan dan perintah sementara, memberikan instrumen hukum yang memperkuat posisi diplomatik negara yang mengajukan gugatan, sekaligus memberikan dasar bagi komunitas internasional untuk menekan negara yang dianggap melanggar hukum internasional (Scharf, 2015).

Dampak jangka panjang dari kasus ini juga berkaitan dengan norma sosial dan persepsi global tentang akuntabilitas. Tekanan hukum dan diplomatik terhadap Israel dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain, menunjukkan bahwa kekuatan militer dan posisi politik tidak sepenuhnya dapat melindungi suatu negara dari pertanggungjawaban hukum internasional (Roberts, 2019). Hal ini sekaligus mendorong penguatan mekanisme hukum internasional, baik melalui ICJ maupun lembaga internasional lainnya, untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas negara di masa depan. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya penting dari perspektif hukum tetapi juga dari sudut pandang politik dan sosial, karena memperkuat kesadaran global bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tetap menjadi standar moral dan hukum yang harus diikuti oleh semua negara, tanpa terkecuali (Bassiouni, 2013; Cryer et al., 2019).

 

Tantangan Penegakan Hukum

Salah satu tantangan paling signifikan dalam sistem hukum internasional adalah keterbatasan mekanisme penegakannya. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat secara hukum, kekuatan institusi ini sangat berbeda dengan sistem peradilan nasional. ICJ tidak memiliki angkatan bersenjata atau aparat eksekutif yang mampu memaksa suatu negara untuk mematuhi putusannya. Putusan Mahkamah Internasional bergantung sepenuhnya pada itikad baik negara-negara pihak dan pengaruh tekanan diplomatik, politik, dan reputasi internasional. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika sengketa melibatkan konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, atau aktor non-negara yang tidak terikat secara langsung oleh hukum internasional, seperti kelompok militan atau organisasi bersenjata non-negara, termasuk Hamas di Jalur Gaza.

Kasus Afrika Selatan vs. Israel memperlihatkan dengan jelas kesenjangan antara teori dan praktik penegakan hukum internasional. Afrika Selatan mengajukan tuntutan berdasarkan Konvensi Genosida, menuntut Israel untuk menghentikan tindakan militer yang dianggap menargetkan warga sipil Palestina dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. ICJ menanggapi dengan mengeluarkan perintah sementara, meminta Israel untuk mengambil semua langkah yang mungkin untuk mencegah terjadinya genosida dan memastikan pasokan bantuan kemanusiaan. Meskipun putusan ini bersifat mengikat secara hukum, kenyataannya menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perintah tersebut sangat bergantung pada faktor-faktor non-hukum, termasuk pertimbangan strategis, kepentingan keamanan nasional, dan tekanan dari masyarakat internasional (International Court of Justice, 2024).

Dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara, penegakan hukum menjadi lebih rumit. Operasi militer Israel di Gaza tidak hanya menghadapi perlawanan dari Hamas, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan warga sipil, infrastruktur kritis, dan zona padat penduduk yang rentan. Hal ini menimbulkan dilema antara upaya pertahanan militer dan kewajiban hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia serta menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Di medan perang modern, perintah Mahkamah Internasional tidak selalu mudah diterapkan, karena tindakan militer sering berlangsung secara cepat dan kompleks, sementara pemantauan internasional terbatas oleh akses ke wilayah konflik dan kendala logistik.

Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran hukum internasional sering kali tidak bersifat otomatis. Kepatuhan negara-negara sangat dipengaruhi oleh tekanan politik dan ekonomi dari komunitas internasional. Negara-negara yang dianggap kuat atau memiliki dukungan strategis dari kekuatan global sering kali lebih mampu mengabaikan putusan Mahkamah Internasional tanpa konsekuensi signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas hukum internasional dalam memastikan akuntabilitas dan pencegahan pelanggaran serius seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan. Kasus Israel menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan diplomatik dan kritikan global, operasi militer tetap dilanjutkan, meskipun dengan beberapa penyesuaian prosedural untuk mengurangi dampak hukum dan moral dari putusan ICJ.

Untuk menghadapi keterbatasan ini, diperlukan mekanisme tambahan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum internasional. Salah satu pendekatan adalah penerapan sanksi multilateral melalui badan-badan internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Sanksi ekonomi, pembatasan diplomatik, atau embargo militer dapat menjadi instrumen untuk memaksa negara mematuhi putusan hukum. Namun, implementasi sanksi sering kali menghadapi hambatan politik, karena negara anggota Dewan Keamanan memiliki hak veto, sehingga konsensus internasional sulit dicapai, terutama ketika negara yang bersangkutan memiliki pengaruh geopolitik signifikan (Bassiouni, 2024).

Selain sanksi, penguatan mekanisme pemantauan independen juga penting. Organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, dan pengamat independen dapat membantu memastikan bahwa putusan Mahkamah Internasional diikuti secara tepat, serta menyediakan data objektif tentang dampak tindakan negara terhadap warga sipil dan lingkungan. Pemantauan ini juga berfungsi sebagai alat transparansi yang dapat meningkatkan tekanan moral dan politik terhadap negara yang berpotensi melanggar hukum internasional. Misalnya, pemantauan atas distribusi bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di Gaza menjadi kunci untuk menilai sejauh mana perintah ICJ dilaksanakan.

Diplomasi internasional juga memegang peranan penting dalam mengatasi tantangan penegakan hukum. Negosiasi, mediasi, dan forum multilateral dapat membantu menekan negara untuk mematuhi putusan ICJ, sambil mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan. Diplomasi bukan hanya soal tekanan, tetapi juga soal menciptakan insentif bagi negara untuk mematuhi hukum internasional, misalnya melalui perjanjian tambahan, kerja sama ekonomi, atau jaminan keamanan. Kasus Afrika Selatan vs Israel menunjukkan bahwa diplomasi regional dan global menjadi alat penting untuk menyeimbangkan kepentingan hukum dan politik, serta mengurangi risiko eskalasi konflik yang lebih luas.

Lebih jauh, tantangan penegakan hukum juga mencakup aspek budaya hukum dan persepsi legitimasi. Negara-negara memiliki interpretasi dan prioritas hukum yang berbeda, sehingga kepatuhan terhadap putusan internasional dapat tergantung pada seberapa besar negara tersebut menganggap Mahkamah Internasional sah dan relevan dengan konteks nasionalnya. Dalam kasus Israel, putusan ICJ diakui secara hukum, namun sebagian besar pejabat Israel menolak mematuhi keputusan tersebut, dengan alasan legitimasi pertahanan diri dan keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional harus selalu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan dan politik global, bukan semata-mata sebagai norma normatif.

Kesimpulannya, tantangan penegakan hukum dalam hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas politik, militer, dan kemanusiaan di medan konflik. Meskipun ICJ memiliki kapasitas untuk mengeluarkan putusan yang mengikat, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kombinasi tekanan diplomatik, sanksi multilateral, pemantauan independen, dan strategi diplomasi global. Kasus Afrika Selatan vs Israel menegaskan bahwa hukum internasional tetap menjadi instrumen penting untuk akuntabilitas, namun perlu diperkuat dengan mekanisme tambahan untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan warga sipil di tengah konflik bersenjata. Hal ini sekaligus menekankan perlunya inovasi dalam pengembangan hukum internasional agar lebih responsif terhadap tantangan nyata di dunia modern, di mana aktor non-negara, kompleksitas medan perang, dan kepentingan politik seringkali menghambat implementasi hukum.

 

SIMPULAN

Kasus Afrika Selatan vs. Israel menunjukkan bahwa negara, seberapa kuat pun posisinya, dapat dimintai pertanggungjawaban di forum hukum internasional. ICJ berfungsi sebagai forum hukum, moral, dan diplomatik yang menegakkan prinsip Konvensi Genosida dan hukum humaniter internasional. Meskipun putusan ICJ tidak dapat langsung menghentikan konflik, tekanan hukum dan politik yang dihasilkan memperkuat akuntabilitas global dan menegaskan pentingnya norma hukum internasional dalam konflik bersenjata. Proses ini juga menjadi pengingat bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tetap relevan bahkan di tengah krisis kemanusiaan yang paling kompleks.

 

REFERENSI

Bassiouni, M. C. (2013). International criminal law: Sources, subjects, and content. Brill.

Bassiouni, M. C. (2024). International criminal law and the ICJ: Genocide cases in contemporary conflicts. Oxford University Press.

Brown, L. (2022). Humanitarian law in Gaza: Challenges and precedents. International Review of Law, 39(1), 55–80.

Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). An introduction to international criminal law and procedure (4th ed.). Cambridge University Press.

Dinstein, Y. (2017). War, aggression and self-defence (6th ed.). Cambridge University Press.

Forsythe, D. P. (2020). Human rights in international relations (4th ed.). Cambridge University Press.

Gordon, N. (2021). Israel and international law: Dynamics and dilemmas. Routledge.

International Court of Justice. (2024). Provisional measures in the case concerning the application of the Genocide Convention (South Africa v. Israel). ICJ Reports.

Israel Ministry of Foreign Affairs. (2023). Response to ICJ proceedings – South Africa case.

Roberts, A. (2019). The law of war: International humanitarian law in war. Oxford University Press.

Scharf, M. P. (2015). Customary international law in times of armed conflict. Oxford University Press.

Shaw, M. N. (2021). International law (9th ed.). Cambridge University Press.

United Nations. (1948). Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. United Nations Treaty Series.

Permanent Court of Arbitration. (2024). Legal analysis of international genocide claims. The Hague: PCA.

Smith, J. (2023). The role of ICJ in modern conflicts. Journal of International Law, 45(2), 112–138.