Sunday, May 17, 2026

Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPJS Kesehatan di Kota Palangka Raya dari Perspektif Masyarakat Lokal

Evaluation of the Implementation of Minimum Service Standards (SPM) of BPJS Kesehatan in Palangka Raya from the Perspective of the Local Community

Evaluation of the Implementation of Minimum Service Standards (SPM) of BPJS Kesehatan in Palangka Raya from the Perspective of the Local Community | Demak | Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Annelies Veny Demak, Selvia Martha

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya 

Abstract

This study aims to describe the experiences of the community in utilizing BPJS Kesehatan (BPJS Health) at public health centers (puskesmas) and hospitals in Palangkaraya City, based on interviews with patients and health service officers. A qualitative approach was used, applying in‑depth interviews, and the data were analyzed thematically. The results show that BPJS Kesehatan is generally perceived to facilitate access to health services from a financial perspective, especially for people with limited income. Patients reported feeling more confident to seek care at puskesmas and hospitals because much of the cost is covered by the National Health Insurance program (JKN). In hospitals, patients are usually asked first whether they will use BPJS or pay privately, but the administrative procedures and queuing systems are often perceived as long and confusing. Some respondents also reported a lack of clarity regarding which services are covered by BPJS and which must be paid out of pocket. Overall, BPJS Kesehatan in Palangkaraya is considered to ease access to health services, but there is still a need for improvement in administrative systems, coordination among facilities, and public education so that BPJS utilization becomes more efficient and comfortable.

Keywords: BPJS Kesehatan, health services, puskesmas, hospital, patient experience, access to health care, Palangkaraya.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan BPJS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit di Kota Palangkaraya berdasarkan hasil wawancara terhadap pasien dan petugas layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, kemudian data dianalisis secara tematik. Hasil menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan secara umum dirasakan mempermudah akses layanan kesehatan dari segi biaya, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas. Pasien merasa lebih berani berobat ke puskesmas maupun rumah sakit karena sebagian besar biaya ditanggung program JKN. Di rumah sakit, pasien biasanya ditanya terlebih dahulu apakah akan menggunakan BPJS atau membayar mandiri, tetapi proses administrasi dan sistem antrian sering kali dirasakan panjang dan membingungkan. Beberapa responden juga melaporkan adanya ketidaktahuan mengenai layanan apa saja yang ditanggung BPJS dan apa yang harus dibayar sendiri. Secara keseluruhan, BPJS Kesehatan di Palangkaraya dinilai mempermudah akses layanan kesehatan, namun masih diperlukan perbaikan sistem administrasi, koordinasi antar‑fasilitas, serta edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan BPJS menjadi lebih efisien dan nyaman.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, pengalaman masyarakat, akses layanan kesehatan, Palangkaraya.

 

 

PENDAHULUAN

Dalam praktik program BPJS Kesehatan sering kali terjadi diskoneksi antara pencapaian administratif pemerintahan dengan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Di Kota Palangka Raya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh fasilitas kesehatan sebagai tolak ukur kualitas layanan yang wajib diterima peserta. Kendala seperti antreean yang panjang, prosedur birokrasi yang dianggap rumit, hingga keterbatasan ketersediaan obat dan sarana prasarana di puskesmas maupun rumah sakit di kawasan Kota Palangka Raya menjadi keluhan yang kerap muncul.  

            Implementasi SPM BPJS Kesehatan di Palangkaraya terkendala oleh faktor geografis daerah terpencil, keterbatasan sarana prasarana, dan akses masyarakat lokal Dayak yang sering bergantung pada pengobatan tradisional, Studi kualitatif di puskesmas Palangkaraya menunjukkan pelayanan pasien BPJS cukup baik dalam aspek transparansi dan empati petugas, tetapi lemah pada kecepatan layanan dan ketersediaan obat, Perspektif masyarakat lokal mengungkap persepsi negatif terhadap diskriminasi layanan BPJS, seperti penolakan di fasilitas kesehatan dan kurangnya informasi, yang memperburuk utilisasi JKN.   

           Evaluasi dari perspektif masyarakat lokal di Palangkaraya diperlukan untuk mengungkap hambatan budaya, aksesibilitas, dan kepuasan layanan SPM BPJS. sebagaimana terlihat pada studi serupa di daerah terpencil yang menyoroti ketergantungan pada dukun. Penelitian kualitatif ini relevan mengingat penerapan SPM di Kalimantan Tengah belum memenuhi target nasional, dengan hanya sebagian indikator yang tercapai akibat perbedaan epidemiologi wilayah. Temuan ini dapat menjadi dasar reformasi kebijakan untuk meningkatkan inklusivitas pelayanan JKN bagi masyarakat local. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menyelidiki bagaimana sudut pandang masyarakat lokal Palangkaraya terhadap penerapan SPM BPJS Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta tantangan budaya-birokrasi yang muncul. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk reformasi pelayanan publik yang inklusif.

 

METODE

             Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskritif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peneran Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPJS Kesehatan berdasarkan perspektif masyarakat lokal di Kota Palangka Raya. Metode penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian, serta menghasilkan data berupa deskripsi naratif, bukan angka statistik . Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi atau fenomena yang terjadi langsung di lapangan.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan fokus pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta masyarakat lokal sebagai pengguna layanan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta data sekunder berupa dokumen. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

            Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di puskesmas dan rumah sakit di Kota Palangkaraya, serta pasien dan keluarga mereka, BPJS Kesehatan dianggap mempermudah akses layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Beberapa menjawab bahwa sebelum menggunakan BPJS, mereka sering kali menunda berobat karena khawatir tidak mampu membayar biaya pemeriksaan atau rawat inap. Namun, setelah menggunakan kartu BPJS, mereka lebih berani pergi ke puskesmas maupun rumah sakit karena program Jaminan Kesehatan Nasional menanggung sebagian besar biaya.

Di tingkat puskesmas, hampir semua responden menyebut bahwa proses pendaftaran penggunaan BPJS relatif mudah. Pasien biasanya diminta untuk menunjukkan kartu BPJS, KTP, dan dokumen pendukung lainnya, seperti surat rujukan jika diperlukan. Petugas puskesmas memberi tahu poli tentang tahapan administrasi. Beberapa warga mengatakan bahwa layanan BPJS di puskesmas cukup untuk pemeriksaan umum, pengobatan penyakit ringan, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil.

Selain itu, beberapa puskesmas di Palangkaraya menawarkan layanan tambahan kepada peserta BPJS, seperti pemeriksaan USG untuk ibu hamil dan program Prolanis untuk pasien dengan penyakit kronis. Program ini membuat pasien merasa lebih terorganisir, mulai dari pemeriksaan rutin, pelatihan gaya hidup, dan pengelolaan obat. Pendaftaran online dan pengaturan jadwal kunjungan yang lebih mudah dengan aplikasi mobile JKN membuat waktu tunggu di puskesmas sedikit lebih teratur.

Namun, beberapa responden mengeluhkan antrian yang panjang, terutama pada pagi hari dan hari kerja, serta beberapa kali terjadi keterlambatan pelayanan karena banyaknya pasien BPJS yang bekerja dalam satu shift. Ada juga keluhan tentang proses administrasi yang kadang-kadang berulang, seperti meminta dokumen yang sama berulang kali di bagian berbeda. Namun, sebagian besar orang yang menjawab masih menganggap BPJS Kesehatan membantu karena mereka tidak perlu menanggung semua biaya pengobatan di puskesmas sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara, pasien ditanya lebih dahulu ingin menggunakan BPJS atau bayar mandiri saat bagian pendaftaran. Pasien dengan kartu BPJS dan status kepesertaannya aktif biasanya langsung di masukkan ke jalur JKN, terutama jika pasien datang dalam kondisi gawat darurat. Petugas rumah sakit dan keluarga pasien sering memberi tahu mereka tidak diminta untuk membayar sejumlah besar uang dalam situasi gawat darurat karena BPJS akan membayae sesuai protokol. Lalu sebaliknya, jika pasien datang ke rawat jalan spesialis tanpa membawa rujukan dari fasilitas Kesehatan Tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik, rumah sakit sering menyatakan bahwa BPJS tidak dapat menjamin biaya penuh, sehingga pasien cenderung diarahkan ke jalur mandiri. Dalam beberapa kasus orang mengaku langsung memilih bayar mandiri karena ingin lebih fleksibel dalam memilih dokter atau menghindari proses administrasi yang dianggap lebih rumit saat menggunakan BPJS Kesehatan.

Banyak pasien yang menggunakan BPJS mengatakan bahwa pelayanan klinis sama dengan pasien mandiri, beberapa pasien merasa lega karena dapat menjalani operasi kecil, persalinan, atau rawat inap tanpa harus mempersiapkan biaya besar di awal karena menggunakan BPJS. Mereka juga mendapatkan ruang perawatan yang sama dan obat yang diberikan sesuai indikasi medis. Sebaliknya, beberapa responden mengatakan bahwa administrasi BPJS di rumah sakit terasa lebih lama. Ada yang mengeluhkan waktu tunggu yang lama saat proses pengecekan rujukan, verifikasi data kepesertaan, atau pengisian formular. Beberapa pasien juga merasa tidak cukup diinformasikan tentang apa yang ditanggung dan tidak ditanggung BPJS, sehingga mereka baru menyadari biaya tambahan saat pulang.

Petugas rumah sakit yang diwawancarai juga mengakui bahwa seiring bertambahnya jumlah peserta BPJS, beban kerja di bagian administrasi dan pendaftaran meningkat. Mereka mengatakan bahwa perlu ada lebih banyak koordinasi antara fasilitas kesehatan dan BPJS Cabang Palangkaraya dalam hal sinkronisasi data kepesertaan, klarifikasi rujukan, dan penjelasan hak dan kewajiban pasien kepada masyarakat.

 

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan memfasilitasi akses finansial ke layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Karena mereka dapat memanfaatkan layanan kesehatan tanpa harus menanggung semua biaya pengobatan sendiri, masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah merasakan bantuan yang signifikan. Selain itu, ada laporan bahwa program seperti Prolanis, layanan USG, dan rujuk balik puskesmas memiliki dampak yang signifikan terhadap pengendalian penyakit jangka panjang dan kehamilan.

Namun, kemudahan tersebut tidak selalu berarti administrasi berjalan lancar. Banyak masyarakat berpendapat bahwa proses antrian, verifikasi data, dan penjelasan rujukan harus diperbaiki agar tidak terlalu lama dan membuat pasien lelah sebelum mendapatkan tindakan medis. Selain itu, diperlukan instruksi yang lebih jelas dari petugas dan sosialisasi yang lebih mudah diakses melalui media. Beberapa pasien masih bingung membedakan layanan apa yang ditanggung BPJS dan apa yang harus dibayar mandiri.

 

REFERENSI    

Asi, F. A. E., Suryoputro, A., & Budiyono. (2022). Analisis implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) penderita hipertensi di Puskesmas Kota Palangkaraya. Jurnal Kesehatan Masyarakat. https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/view/1082

Handayani, I. T., & Tubil, M. (2023). Laporan penelitian “Analisis kualitas pelayanan terhadap pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien umum di Rumah Sakit dr Doris Sylvanus Kalimantan Tengah”. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. https://repository.umpr.ac.id/559/

Karuniawati, H., Hapsari, I. G., Arum, M., Aurora, A. T., & Asmaraning, N. (n.d.). Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) farmasi kategori lama waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di RSUD Kota Salatiga. Kartika: Jurnal Ilmiah Farmasi. https://kjif.unjani.ac.id/index.php/kjif/article/view/53

Marlisaningsih, S. (2025). Pengaruh fasilitas, prosedur penerimaan pasien dan komunikasi perawat terhadap kepuasan pasien rawat inap di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah (Master’s thesis, Universitas STRADA Indonesia). http://repository.strada.ac.id/id/eprint/864/

Ningsih, K. P., & Adhi, S. N. (n.d.). Evaluasi standar pelayanan minimal rekam medis di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Indonesian of Health Information Management Journal. https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/221

Ramadhani, S., Sutiningsih, D., & Purnami, C. T. (n.d.). Kendala pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan pada penderita hipertensi di Puskesmas: Literature review. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI). https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/3209

Sanjaya, A. (2025). Implementasi program BPJS Kesehatan pada pelayanan penyakit tidak menular (PTM). https://unkartur.ac.id/journal/index.php/jurmik/article/view/481

Susi. (2024). Studi kualitas pelayanan publik BPJS Kesehatan di wilayah Kalimantan. Syntax Idea: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/8040

Syafingi, H. M. (n.d.). Konstitusionalitas standar pelayanan minimal. https://www.academia.edu/download/94952407/pdf_4.pdf

Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (n.d.). Analisis implementasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. Jurnal Kesehatan Masyarakat. http://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/view/681

 

Marketplace Regulation as A Fiscal Instrument In Indonesia’s Digital Economy


Marketplace Regulation as A Fiscal Instrument In Indonesia’s Digital Economy | Sholahudin | Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin


Muhamad Afif Sholahudin, Mohamad Anton Athoillah, Deni Kamaludin Yusup, Mega Silvia

(1,2,3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (4)Yayasan Kedjati, Indonesia

 

Abstract

The rapid growth of the digital economy has transformed marketplaces from electronic trading platforms into strategic infrastructures within the platform economy. In Indonesia, marketplaces integrate trade, payment systems, logistics, and economic data, encouraging the state to strengthen digital economic regulation through PSE, PMSE, personal data protection, and digital taxation policies. This study aims to analyze the legal construction of marketplace regulation in Indonesia and examine its role as an instrument of fiscal governance in the digital economy. This research employs normative legal research using statute, conceptual, analytical, and comparative approaches. The findings show that marketplace regulation reflects the transformation of the state toward a digital regulatory state based on data governance and electronic systems. Marketplaces have evolved into quasi-governance actors that support state supervision, digital taxation, and economic monitoring through integrated digital data. The implementation of PPN PMSE and the adoption of the economic presence doctrine further indicate Indonesia’s transition toward a digital fiscal architecture within the platform economy. This study concludes that marketplace regulation is no longer limited to electronic commerce supervision but has become part of the state’s strategy to expand fiscal capacity and maintain digital fiscal sovereignty. However, challenges remain regarding cross-border transactions, tax avoidance, platform dominance, and limited supervisory capacity. Therefore, Indonesia requires more integrated and adaptive digital economic governance reforms.

Keywords: digital economy; fiscal; marketplace; platform; regulatory state; taxation.

 

INTRODUCTION

The evolution of digital technology over the past two decades has fundamentally restructured global trade, shifting from conventional models toward a platform-based economy anchored in digital connectivity, data integration, and transaction automation.[1] Within this framework, digital marketplaces have evolved beyond mere electronic commerce intermediaries; they now function as critical economic infrastructures that integrate trade, digital payments, logistics, data management, and financial services into a unified ecosystem. The OECD posits that digital transformation has significantly lowered global trade barriers and reconfigured international trade patterns across goods, services, and digital offerings.

Furthermore, the proliferation of digital marketplaces has catalyzed a broad shift in economic behavior. Trade activities, previously tethered to physical locations, have transitioned into application-based transactions accessible via electronic systems regardless of time or space.[2] This shift is accelerated by increasing internet penetration, smartphone ubiquity, and digital payment systems. Digital platforms have consequently emerged as primary engines of economic growth by expanding market access, enhancing distributional efficiency, and fostering greater economic participation, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Such conditions underscore that the digital economy is now an indispensable pillar of modern economic development.

Despite this rapid expansion, states are confronted with nascent challenges regarding digital economic governance and the optimization of fiscal revenue from platform-based activities. The cross-border nature of digital transactions renders traditional tax systems, traditionally predicated on physical presence, increasingly obsolete and difficult to enforce.[3] Through the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project, the OECD asserts that economic digitalization presents significant hurdles concerning tax avoidance, the "shadow digital economy," and the oversight of global platform activities. These complexities have compelled nations to adopt novel legal approaches, including digital taxation, the economic presence doctrine, and platform governance, to safeguard fiscal sovereignty within the digital landscape.

In Indonesia, the digital transformation has progressed exponentially, positioning the nation as a dominant digital economic power in Southeast Asia. The e-Conomy SEA report projects that Indonesia’s digital economy will approach a Gross Merchandise Value (GMV) of US$100 billion by 2025, with e-commerce serving as the primary catalyst.[4] Marketplaces such as Tokopedia, Shopee, Lazada, and TikTok Shop have become central actors in national digital trade, connecting millions of merchants and consumers. Consequently, digital marketplaces are no longer viewed merely as e-commerce tools but as foundational elements of Indonesia’s digital economic and fiscal architecture.

Nevertheless, rapid growth is not consistently met with optimized legal oversight or state revenue collection. While digital marketplaces generate massive transaction volumes, they simultaneously present challenges in monitoring economic activities that are high-velocity, data-driven, and multi-jurisdictional.[5] The intricate nature of digital transactions involving diverse global stakeholders renders conventional oversight mechanisms ineffective. Therefore, digital economic growth does not always correlate linearly with increased state revenue, particularly within the digital taxation sector.

Digital marketplaces have introduced broader legal complexities compared to conventional trade, particularly concerning digital taxation, cross-border transactions, consumer protection, and the oversight of global platforms. In response, the Indonesian government has established a digital economic regulatory framework through the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Government Regulation No. 80 of 2019 on Trade through Electronic Systems, Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023, and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. These regulations signify the state's efforts to construct a more systematic governance model for marketplaces in the face of the burgeoning platform economy.

However, the efficacy of marketplace regulation as a state fiscal instrument remains relatively under-researched in academic scholarship. Existing studies have predominantly focused on the legality of electronic transactions, consumer protection, and personal data protection in a fragmented manner, while the nexus between marketplace regulation and the transformation of state fiscal capacity has yet to be comprehensively analyzed.[6] In fact, marketplace regulation functions not only as a digital trade oversight mechanism but also as a strategic vehicle for broadening the tax base, enhancing digital economic transparency, and building a data-driven fiscal architecture in the platform economy era.

Research on marketplaces and the digital economy has expanded significantly in recent years, both nationally and internationally. In the Indonesian context, prior studies have generally centered on the legality of electronic transactions and the validity of digital contracts under the UU ITE framework.[7] Various studies highlight the status of electronic documents, electronic signatures, and legal protection in e-commerce transactions as forms of legal adaptation to digital technological advancements. Furthermore, other research extensively discusses digital consumer protection, particularly regarding the liability of marketplaces toward sellers and consumers, electronic dispute resolution, and protection against unfair trade practices. Subsequently, the enactment of the Personal Data Protection Law (UU PDP) sparked a new wave of research concerning data security, user privacy, and the liability of Electronic System Providers in managing personal data. Concurrently, issues surrounding e-commerce taxation have gained traction, specifically regarding the implementation of Value Added Tax (VAT) on digital goods and services (PMSE), tax compliance of digital actors, and the challenges of monitoring electronic transactions. Nevertheless, most of these studies remain sectoral and partial, failing to form an integrative analysis of marketplaces as an inherent component of the state’s digital economic and fiscal structure.

International literature has advanced further by developing broader conceptual approaches regarding the relationship between digital platforms, the state, and global economic transformation.[8] Discourse on "platform governance" has evolved to explain how digital platforms are no longer merely commercial entities but function as quasi-governance actors that regulate economic interaction, information distribution, and market behavior through algorithms and data mastery. Additionally, studies on digital taxation are rapidly developing in response to cross-border economic activities that evade traditional tax systems based on physical presence. Through the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project, the OECD has introduced concepts of "economic presence" and "global minimum tax" as part of international tax reform. Simultaneously, discourse on the "regulatory state" in the digital economy has emerged, reflecting the state's transformation from a mere trade regulator into an actor that constructs data-driven digital economic governance, platform oversight, and digital fiscal sovereignty.

Despite the multidimensional shift in international literature, marketplace studies in Indonesia remain dominated by normative-descriptive approaches focusing solely on regulatory explanation and legal compliance.[9] Most research has failed to link marketplace regulation with the transformation of state fiscal capacity. Marketplaces are generally understood as objects of e-commerce regulation rather than critical digital infrastructures that facilitate economic data collection, tax base expansion, and the strengthening of state oversight capacity. Consequently, the correlation between marketplace regulation, digital platform governance, and state fiscal strategy remains under-explored within the context of Indonesian digital economic law. This limitation indicates a significant academic gap for developing a more integrative approach that views the marketplace as both a governance instrument and a fiscal infrastructure in the national digital economic transformation.

While studies on marketplaces and the digital economy continue to evolve, the majority of research still situates marketplace regulation merely as an instrument for e-commerce oversight, consumer protection, and digital transaction compliance.[10] Consequently, the dimension of fiscal governance has received scant academic attention. In a platform economy, however, the marketplace functions not only as a digital transaction space but also as a reservoir of economic data and a technology-based fiscal oversight tool. This allows the state to expand its tax collection capacity and exercise control over digital economic activities. Furthermore, previous scholarship has yet to integrate the relationship between marketplace regulation, platform governance, and digital fiscal capacity into a single conceptual framework. Digital economic law literature in Indonesia remains relatively scarce in employing approaches such as the regulatory state, digital fiscal architecture, and digital sovereignty to explain the transformation of the state's role in the digital landscape. These conditions underscore the exigency of developing a more integrative study that views marketplace regulation as a pivotal component of Indonesia’s fiscal capacity-building and digital economic governance strategy.

This research offers a novel perspective in digital economic law scholarship by repositioning marketplace regulation, moving beyond its traditional role as an e-commerce oversight mechanism to a strategic vehicle for expanding state fiscal capacity. Diverging from previous studies that tend to address marketplaces through sectoral and normative lenses, this article develops an analysis that interlinks digital platform governance, marketplace regulation, and state revenue within a more integrative framework. Through this approach, the marketplace is conceptualized as an inherent part of the digital economic infrastructure, playing a strategic role in broadening the tax base, enhancing transparency in economic activities, and strengthening state monitoring of digital trade flows. Moreover, this study seeks to extend the discourse on Indonesian digital economic law toward discussions of fiscal governance, digital sovereignty, and regulatory transformation as consequences of the structural shift toward a platform-based economy. This research contributes not only normatively to the development of marketplace regulation in Indonesia but also conceptually to the understanding of the state’s evolving functions in modern digital economic governance.

 

METHODS

This study employs normative legal research, oriented toward the analysis of digital economic regulations and policies within the context of digital marketplaces in Indonesia. The normative approach is utilized because the primary focus of this research lies in examining legal norms, regulatory constructions, and the nexus between digital policies and the state’s fiscal functions in a platform-based economy. Through this approach, the research not only maps the regulations governing digital marketplaces but also analyzes how these regulations function as governance instruments to expand the state’s oversight and revenue capacity in the digital age. This study situates law not merely as a collection of formal rules, but as a pivotal instrument in the transformation of national digital economic governance.

To ensure a rigorous analysis, this study adopts several complementary legal approaches. First, the statute approach is used to scrutinize various Indonesian regulations concerning digital marketplaces, electronic trade, personal data protection, and digital taxation. Second, the conceptual approach is employed to construct a theoretical analysis of platform governance, fiscal governance, and the regulatory state within the digital economy. Third, the analytical approach is applied to examine the correlation between marketplace regulation and the transformation of state fiscal capacity in modern digital economic systems. Additionally, the study incorporates a limited comparative approach, contrasting Indonesia's digital regulatory developments with international policies on digital taxation and platform governance, particularly those developed by the OECD and other nations in response to the global platform economy.

The legal materials used in this study consist of primary and secondary legal sources. Primary legal materials include various regulations pertaining to the governance of digital marketplaces in Indonesia, such as Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions—as recently amended by Law No. 1 of 2024; Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions; Government Regulation No. 80 of 2019 on Trade through Electronic Systems; Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023 regarding Business Licensing, Advertising, Guidance, and Supervision of Businesses in Electronic Trade; and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Furthermore, this study utilizes various digital taxation regulations concerning Value Added Tax (VAT) on Electronic Trade (PMSE) and the oversight of digital economic transactions. Secondary legal materials are sourced from international journals, academic articles, OECD reports, global digital economic policy documents, and literature relevant to digital taxation and platform governance. All legal materials were gathered through library research, involving an exhaustive search of regulations, scientific journals, and policy documents related to the digital economy and platform taxation.

The analytical technique in this study utilizes a qualitative-interpretative method, emphasizing the legal interpretation of digital marketplace regulations and the conceptual analysis of the relationship between digital regulation and state fiscal capacity. The analysis is conducted by identifying the legal construction of marketplaces within the Indonesian legal system, subsequently linking it to the evolution of the platform economy and the necessity for strengthened fiscal governance. The interpretative approach is used to understand how marketplace regulation functions not only as an e-commerce oversight mechanism but also as a fundamental component of digital economic governance architecture, enabling the state to expand its revenue base and data-driven economic monitoring. Through this framework, the research aims to produce an analysis that is not merely normative-descriptive, but also conceptual and critical of the state’s transforming role in modern digital economic governance.

RESULTS

The evolution of digital marketplaces in Indonesia has compelled the state to establish an increasingly complex and integrated regulatory construction within the national legal system. Marketplaces are no longer viewed merely as e-commerce tools; they have transitioned into critical components of the digital economic infrastructure, influencing trade, information distribution, data management, and the flow of financial transactions. Consequently, marketplace regulation has evolved through a multidimensional approach encompassing trade law, electronic transactions, consumer protection, personal data protection, and digital taxation. This situation underscores the state's strategic positioning of marketplaces as pivotal actors in national digital economic governance.

Within the Indonesian legal framework, marketplaces are categorized as Electronic System Providers (Penyelenggara Sistem Elektronik or PSE) under the Law on Electronic Information and Transactions and Government Regulation No. 71 of 2019. As PSEs, marketplaces are mandated to ensure the security, reliability, and accountability of the electronic systems they operate.[11] Furthermore, they are required to register their electronic systems with the government and fulfill obligations regarding data protection and digital transaction governance. Thus, PSE regulations demonstrate the state's shift toward digital economic oversight anchored in platform registration and control.

Beyond their status as PSEs, marketplaces are governed by the framework of Trade through Electronic Systems (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik or PMSE) via Government Regulation No. 80 of 2019. This regulation addresses various facets of digital trade, ranging from business licensing and seller identification to electronic contracts, consumer protection, and digital dispute resolution. Notably, PMSE extends Indonesia’s jurisdictional reach to foreign business actors actively trading with Indonesian consumers. This expansion indicates that marketplace regulation governs not only domestic digital trade but also strengthens state control over cross-border digital economic activities.[12]

The reinforcement of marketplace regulation continued with the enactment of Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023, issued in response to the rise of social commerce and the dominance of digital platforms in national trade. This regulation emphasizes the separation of social media and e-commerce functions to prevent unfair business practices. Additionally, the government has begun to intensify oversight of promotional algorithms, digital advertising transparency, and the relationship between platforms and merchants. Such measures reveal the state's perception of marketplaces as strategic economic spaces requiring regulatory intervention to maintain market equilibrium and protect domestic MSMEs.[13]

Regarding consumer protection, marketplaces remain subject to the principles of the Consumer Protection Law. They are required to provide accurate information, complaint mechanisms, and procedures for goods returns and protection against digital fraud. In practice, digital platforms have developed internal mechanisms, such as escrow accounts, automated refunds, and user rating systems, as part of digital consumer protection. This suggests that marketplaces are progressively performing quasi-regulatory functions in governing transactional behavior and maintaining user trust.

Concurrently, the growth of data-driven marketplaces has heightened the urgency of personal data protection. Marketplaces manage vast amounts of data, ranging from user identities to consumer behavior. Therefore, the enactment of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a cornerstone of marketplace governance in Indonesia. This regulation designates marketplaces as data controllers (pengendali data) obligated to safeguard data security, limit data usage to specified purposes, and report data breaches in the event of security incidents.

In aggregate, marketplace regulation in Indonesia reflects a comprehensive transformation in digital economic governance. The state has moved beyond merely regulating the legality of electronic transactions toward building a robust oversight system for digital platforms, data protection, consumer rights, and cross-border activities. Marketplaces are positioned as foundational elements of the digital economic architecture, exerting profound influence on trade, data, and social economic life. Digital marketplaces have emerged as national infrastructures connecting producers, MSMEs, distributors, logistics services, and digital payment systems within a unified ecosystem. In the modern digital economy, they function as intermediary infrastructure, facilitating rapid, integrated, and real-time trade. Through digital technology and platform algorithms, marketplaces bridge millions of sellers and consumers in a virtual economic space that operates without significant geographical constraints.[14]

The position of marketplaces as the nexus of digital trade is evidenced by the massive transaction volumes and the extensive involvement of MSMEs within Indonesia’s digital ecosystem. Platforms such as Tokopedia, Shopee, Lazada, and TikTok Shop have become the epicenters of national digital trade, hosting millions of active merchants. The presence of these platforms enables small-scale business actors to reach national and even international markets without the necessity of substantial physical infrastructure.[15] Consequently, marketplaces do not merely expand trade access; they restructure national economic distribution patterns toward a system anchored in digital networks.

Furthermore, marketplaces are deeply integrated with digital payment systems and the logistics sector. Modern digital platforms are interconnected with digital wallets, QRIS, payment gateways, virtual accounts, and "buy now, pay later" (BNPL) services, all of which accelerate the circulation of digital economic transactions. Concurrently, the proliferation of marketplaces has catalyzed the development of tech-based logistics, instant delivery services, and supply chain management.[16] This integration demonstrates that the marketplace has become a coordination hub for various interconnected economic activities within the modern platform economy.

Crucially, marketplaces generate an immense volume of economic data. Every digital transaction leaves a "digital trail" concerning consumption patterns, user preferences, and social trade flows. This data serves as a strategic information resource for both platform corporations and the state. In the platform economy, data is increasingly regarded as a "new economic asset," as it forms the basis for algorithmic development, digital advertising, and corporate decision-making. This shift indicates that modern digital economic power is no longer predicated solely on physical assets but rather on a platform’s capacity to control data and digital networks.

The transformation of marketplaces into digital economic infrastructure carries profound implications for the state’s fiscal functions. Within the marketplace system, nearly all trade activities are electronically recorded, thereby fostering higher economic transparency compared to conventional trade.[17] Each transaction generates a digital trail that facilitates the state’s identification of economic activities, merchant turnover, and societal transaction patterns. Such conditions present a significant opportunity for broadening the tax base and constructing a data-driven fiscal oversight system.

The optimization of state revenue is further reinforced through the implementation of Value Added Tax (VAT) on Electronic Trade (PMSE) and the oversight of Income Tax (PPh) for digital business actors. The government has begun mandating digital platform companies, including foreign entities, to collect and remit taxes on digital transactions conducted with Indonesian consumers. Additionally, marketplaces facilitate the formalization of the economy, as merchant activities and transactions are electronically documented. Thus, marketplaces do not only expand digital trade but also assist in integrating the informal economy into the national formal economic system.

The advancement of the digital economy has also prompted the adoption of the "significant economic presence" concept as a basis for tax oversight of foreign platform companies.[18] In the digital economy, corporations can derive substantial profits from the Indonesian market without a direct physical presence. Consequently, Indonesia has begun incorporating the economic presence approach into its digital taxation policies as part of an effort to expand national fiscal sovereignty. This approach aligns with global policy developments spearheaded by the OECD in addressing the challenges of digital taxation and the global platform economy.

Despite the ongoing evolution of marketplace regulation in Indonesia, the implementation of digital economic oversight faces multifaceted challenges. Cross-border transactions, the "shadow digital economy," tax avoidance, the dominance of global platforms, and limitations in state oversight capacity demonstrate that digital economic governance is a multidimensional issue.[19] Therefore, the reinforcement of marketplace regulation must be accompanied by the development of a more integrated, technology-based, and adaptive digital governance framework. Such a framework is essential for the state to effectively maintain fiscal sovereignty and digital economic oversight amidst the evolving global platform economy.

 

DISCUSSION

The evolution of marketplace regulation in Indonesia signifies a fundamental transformation in how the state executes its oversight and economic management functions in the digital era.[20] Economic activities, formerly anchored in physical spaces, have migrated toward digital networks that are real-time, cross-border, and data-driven. These conditions have compelled the state to construct a digital economic governance system that is increasingly dependent on technology and electl;’ronic systems.

This transformation is evident in the reorientation of marketplace regulation, which no longer merely validates the legality of electronic transactions but also establishes a more systematic digital economic oversight mechanism. The marketplace is positioned as the epicenter of digital economic activity, integrating transactions, payments, logistics, and societal data within a unified platform ecosystem.[21] From the perspective of fiscal governance, the marketplace holds a strategic position because all digital transactions generate a digital trail that can be utilized to map societal economic activities. Data regarding merchant turnover, consumption patterns, and transaction flows serve as vital economic information resources for the state in broadening the tax base and monitoring the digital economy.

Such shifts reflect a profound transformation of the state's role in the digital economy. The state is no longer a passive regulator; instead, it has begun to construct a governance architecture predicated on data integration and digital platform oversight.[22] In this context, the marketplace functions as an intermediary governance infrastructure that provides the state with visibility into societal economic activities.

This phenomenon aligns with the regulatory state theory within the digital economy. The state no longer controls economic activities directly but instead establishes regulations that mandate digital platforms to perform specific functions for public and fiscal interests. Consequently, the marketplace has evolved into a quasi-regulatory actor within digital economic governance.

Marketplace regulation demonstrates the state's initiation in building a digital fiscal architecture anchored in digital data integration, electronic platform oversight, and information technology-based taxation systems.[23] In Indonesia, this is exemplified by the implementation of VAT on Electronic Trade (PMSE), the mandatory registration of digital platforms, and the oversight of electronic transactions. However, the transition toward digital fiscal governance also introduces nascent challenges concerning the protection of digital rights. As the marketplace's role as an economic data source expands, so too do the risks of data misuse, platform dominance, and the state’s burgeoning dependency on digital infrastructures controlled by global technology corporations.

Modern marketplaces have evolved into quasi-governance actors, possessing the capability to regulate societal economic behavior through algorithms, service standards, payment systems, and digital dispute resolution mechanisms.[24] Numerous functions formerly executed by the state have been partially assumed by digital platforms through technology-based automated systems.

The quasi-governance character of marketplaces is evident in the platform's ability to establish internal rules that users must comply with, ranging from seller reputation systems and product recommendation algorithms to account termination policies. This shift indicates that the regulation of digital economic activities is no longer exclusively determined by the state, but is also shaped by the algorithmic power of digital platforms. The relationship between the state and digital platforms has consequently birthed a new regulatory state model in digital economic governance.[25] The state has begun to construct oversight mechanisms anchored in the regulation of digital platforms as the epicenters of societal economic activity. In this context, the marketplace becomes a strategic focal point for the state to conduct transaction monitoring, consumer protection, and fiscal oversight.

This shift in governance models demonstrates that digital economic oversight is no longer based on territorial control, but rather on the control over data and electronic systems. Trade activities, payments, and goods distribution are now recorded within digital systems, enabling the state to map economic activities in real-time.[26] The transformation toward data-driven governance also reconfigures the power dynamics between the state and global platform corporations. Major marketplaces possess immense control over data and digital infrastructure, often rendering the state dependent on these platforms to acquire societal economic information. Such conditions pose nascent challenges regarding data sovereignty and control over digital economic infrastructure.

Concurrently, the advancement of the digital economy has compelled the state to devise new strategies to maintain digital fiscal sovereignty. The marketplace is no longer understood merely as an electronic commerce space, but as an integral part of the digital economic infrastructure that influences state revenue and national economic oversight.[27] The reinforcement of digital fiscal sovereignty is reflected in the application of the economic presence doctrine as a basis for the legitimate taxation of foreign digital enterprises. Indonesia has begun adopting this approach through the implementation of VAT on Electronic Trade (PMSE) and tax obligations for foreign platforms that maintain a significant economic presence in the domestic market.

The evolution of marketplace regulation indicates that Indonesia is moving toward a digital economic governance system that is more adaptive to the global platform economy.[28] However, challenges such as regulatory harmonization, state oversight capacity, the dominance of global platforms, and digital infrastructure limitations remain significant hurdles. Therefore, an integrative, data-driven reform of digital economic law is required—one that is capable of safeguarding fiscal sovereignty and national interests in the era of the platform economy.

 

CONCLUSION

This research demonstrates that digital marketplaces have undergone a significant transformation, evolving from mere electronic commerce intermediaries into foundational components of the national digital economic infrastructure and strategic fiscal instruments within the modern platform economy. The marketplace no longer functions solely to facilitate digital trade transactions; it integrates payment systems, logistics, and societal economic data into a unified, electronically connected platform ecosystem. Consequently, marketplace regulation serves a much broader function than the mere governance of digital trade—it acts as an instrument for expanding the state’s oversight and revenue capacity in the digital age. Through the regulation of Electronic System Providers (PSE), Trade through Electronic Systems (PMSE), personal data protection, and digital taxation policies, Indonesia has begun to construct a digital fiscal architecture predicated on platform governance and data-driven transaction monitoring. Furthermore, this study reveals that the advancement of marketplaces catalyzes the transformation of state functions toward a regulatory state model that is increasingly reliant on the oversight of digital platforms as the centers of societal economic activity. In this context, a profound nexus exists between platform governance, the regulatory state, and fiscal governance, where data mastery and platform oversight are essential to maintaining the state's fiscal capacity and economic sovereignty within the global platform economy.

From a practical perspective, this study highlights the urgency of strengthening the integration between marketplaces and the national taxation system by utilizing digital transaction data and electronic system-based oversight. Regulatory reform concerning digital taxation based on significant economic presence is an essential requirement for the state to reach cross-border digital economic activities conducted by foreign platforms without a direct physical presence. Moreover, intensifying the oversight of global digital platforms is increasingly urgent, given that the dominance of international digital corporations in the modern platform economy has the potential to impact fiscal sovereignty and state control over national economic data. Therefore, Indonesia requires a more integrative harmonization of digital economic regulations encompassing digital trade, taxation, personal data protection, and platform governance. The reinforcement of digital fiscal governance must be accompanied by enhanced technological capacity, national data integration, and institutional coordination of oversight to ensure the state can respond adaptively to the dynamics of the global platform economy. Future reforms of digital economic law should aim not only to optimize state revenue but also to construct a digital economic governance framework that is sovereign, equitable, and capable of safeguarding national interests amidst the global digital economic transformation.

 

REFERENCES

Agarwal, Pankaj. “The Impact of Technology on Supply Chain Management and Logistics: An Analytical Study.” INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY 6, no. 1 (April 2018). https://doi.org/10.17762/itii.v6i1.837.

Angga Prasakti, Lukito, Eddy Soeryanto Soegoto, Rahma Wahdiniwaty, dan Adam Mukharil Bachtiar. “Analysis of the Development and Business Opportunities of Digital Business in Indonesia in the Last Five Years.” Eduvest - Journal of Universal Studies 6, no. 4 (April 2026): 4932–38. https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i4.53071.

Anis Mashdurohatun. “Digital Marketplaces and Consumer Protection: A Comparative Socio-Legal Analysis of E-Commerce Regulation in Islamic and Western Legal Systems.” International Journal of Law and Social Sciences 2, no. 1 (April 2026). https://doi.org/10.65960/ijlss.2.1.2026.11.

Cahyadini, Amelia, Sherly Ayuna Putri, Tasya Safiranita, dan Muhammad Jaka Hidayat. “Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation.” Laws 13, no. 1 (Februari 2024): 7. https://doi.org/10.3390/laws13010007.

Chen, Ruiqi. “The Intrinsic Logic and Future Prospects of the Impact of Digitization on International Trade.” Lecture Notes in Education Psychology and Public Media 97, no. 1 (Juni 2025): 79–83. https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.LD24127.

Damame, Julie Lopes. “Digital Platforms as Supranational Regulators: Reconfiguring State Power in the Digital Era.” Beijing Law Review 16, no. 04 (2025): 2089–105. https://doi.org/10.4236/blr.2025.164105.

Firyaal Faadhilah dan Cory Vidianti. “Analisis Shifting Perilaku Ekonomi Masyarakat Muslim: Studi Kasus dari Pasar Tradisional ke Platform Digital di Pasar Tegal Gubug.” Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi 2, no. 6 (November 2025): 329–38. https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1770.

Fu, Xiaolan, Elvis Avenyo, dan Pervez Ghauri. “Digital Platforms and Development: A Survey of the Literature.” Innovation and Development 11, no. 2–3 (September 2021): 303–21. https://doi.org/10.1080/2157930X.2021.1975361.

Gebrian, Gerrit, Moh. Azhari Zulfani, Lalu Edwin Marjadi P, Andre Satria Dwary, Ayu Nurma Afrilia, dan Santi Nururly. “The Role of Digital Ecosystems in Shaping New MSME Business Models.” ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship) 7, no. 1 (Februari 2026): 36–40. https://doi.org/10.29303/alexandria.v7i1.1403.

Haggart, Blayne, Natasha Tusikov, dan Jan Aart Scholte, ed. Power and Authority in Internet Governance: Return of the State? 1 ed. Routledge, 2021. https://doi.org/10.4324/9781003008309.

Haromatul Mukarromah Al-Bantani, Nabila Aulia Rahma, dan Anggi Sri Haryati Simarmata. “Problematika Pertanggungjawaban Marketplace dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital.” Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry 1, no. 4 (April 2026): 145–55. https://doi.org/10.65310/r20psp93.

Hery Dwi Utomo dan Bulelani Thukuse. “Electronic Contracts (E-Contracts) and Validity in Indonesian Civil Law: Analysis of Article 1320 of The Civil Code and The ITE Law.” Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 2, no. 4 (Desember 2025): 82–93. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2765.

Independent Researcher, United States, dan Mansi S. Rai. “Why Modern Governments Need Data-Driven Frameworks to Navigate Digital Economies A Descriptive Analysis of the Growing Gap Between Digital Economic Activity and Public Governance Systems.” Journal of Business and Econometrics Studies, 28 Februari 2026, 1–3. https://doi.org/10.61440/JBES.2026.v3.117.

JKP Tržnica, Novi Sad, dan Nedeljko Prdić. “DIGITISATION AND FISCALISATION OF MARKETPLACES IN THE REPUBLIC OF SERBIA.” Ekonomist 1, no. 2 (2022): 1–12. https://doi.org/10.46793/EKONOMIST1.2.1.

Kurniasari, Awandayuri Wenny dan Andiani Putri Rahmawati. “Analysis of the Implementation of Legal Compliance Principles in Securities Trading of Multinational Companies in Indonesia.” JUSTISI 12, no. 1 (Oktober 2025): 1–17. https://doi.org/10.33506/js.v12i1.4604.

Lipniewicz, Rafał. “Tax sovereignty in the digital era.” Przegląd Prawa i Administracji 139 (Desember 2025): 199–213. https://doi.org/10.19195/0137-1134.139.15.

Lita Wulantika. “Regulatory Architectures and Market Structuring in ASEAN Digital Platform Ecosystems.” Manexia: Journal of Business, Management, and Creative Economy 1, no. 3 (September 2025): 5–23. https://doi.org/10.66203/manexia.01302.

Mochammad Su’eb dan Yonika Nazla Rohma. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasar Uang dan Modal di Era Digital.” Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, no. 2 (Mei 2025): 107–17. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i2.2386.

Mulyati, Etty, dan Tarsisius Murwadji. “The Role of the Welfare State in Regulating Marketplace Policies to Protect the Sustainability of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 2 (Agustus 2025): 379–404. https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1734.

Obayemi, Olumide. “Country Note: Taxing The Income Of Digital Non-Resident Companies Under The ‘Significant Economic Presence’ (Sep) Rules In Nigeria.” Intertax 49, no. Issue 5 (Mei 2021): 449–65. https://doi.org/10.54648/TAXI2021043.

Revina Putri Utami, Amelia Cahyadini, dan Tasya Safiranita. “Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 4, no. 1 (Desember 2024): 28–40. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4670.

Rumata, Vience Mutiara, dan Ashwin Sasongko Sastrosubroto. “The Indonesian e-commerce governance challenges in addressing the penetration of global user generated commerce platforms.” 2017 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA), Oktober 2017, 7–11. https://doi.org/10.1109/IC3INA.2017.8251731.

S, Ranjithkumar, dan Haritha S. “Cross-Border Taxation of Digital Goods and Services.” 2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences (WorldSUAS), 22 Agustus 2025, 1–6. https://doi.org/10.1109/WorldSUAS66815.2025.11199164.

Singh, Nitish, Surender Munjal, dan Sumit K. Kundu. “Marketplace Platforms as Game Changers: Internationalization of Smaller Enterprises.” Journal of International Management 29, no. 4 (Agustus 2023): 101035. https://doi.org/10.1016/j.intman.2023.101035.

Suryadi, Rohmad, Lusi Oktaviana, Herwiyanto Herwiyanto, dan Nunik Nurhayati. “State Authority In The Digital Society And E-Commerce Regulation.” Jurnal Hukum Volkgeist 9, no. 2 (Juni 2025). https://doi.org/10.35326/volkgeist.v9i2.7457.

Thalib, Emmy Febriani, dan Ni Putu Suci Meinarni. “Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions.” Activa Yuris: Jurnal Hukum 1, no. 1 (Maret 2021). https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8677.

Ulfbeck, Vibe. “Introduction: Online Marketplaces as Private Governance Systems and ‘Balloon Effects’ in Private Law.” European Review of Private Law 30, no. Issue 6 (Desember 2022): 899–908. https://doi.org/10.54648/ERPL2022043.

Vinay Acharya. “Enhancing Compliance and Policy Management for Global E-Commerce Marketplaces.” International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology 10, no. 5 (Oktober 2024): 973–87. https://doi.org/10.32628/CSEIT2410612402.

 

 



[1] Ruiqi Chen, “The Intrinsic Logic and Future Prospects of the Impact of Digitization on International Trade,” Lecture Notes in Education Psychology and Public Media 97, no. 1 (Juni 2025): 79–83, https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.LD24127.

[2] Firyaal Faadhilah dan Cory Vidianti, “Analisis Shifting Perilaku Ekonomi Masyarakat Muslim: Studi Kasus dari Pasar Tradisional ke Platform Digital di Pasar Tegal Gubug,” Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi 2, no. 6 (November 2025): 329–38, https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1770.

[3] Ranjithkumar S dan Haritha S, “Cross-Border Taxation of Digital Goods and Services,” 2025 World Skills Conference on Universal Data Analytics and Sciences (WorldSUAS), 22 Agustus 2025, 1–6, https://doi.org/10.1109/WorldSUAS66815.2025.11199164.

[4] Lukito Angga Prasakti dkk., “Analysis of the Development and Business Opportunities of Digital Business in Indonesia in the Last Five Years,” Eduvest - Journal of Universal Studies 6, no. 4 (April 2026): 4932–38, https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i4.53071.

[5] Vinay Acharya, “Enhancing Compliance and Policy Management for Global E-Commerce Marketplaces,” International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology 10, no. 5 (Oktober 2024): 973–87, https://doi.org/10.32628/CSEIT2410612402.

[6] Haromatul Mukarromah Al-Bantani, Nabila Aulia Rahma, dan Anggi Sri Haryati Simarmata, “Problematika Pertanggungjawaban Marketplace dalam Transaksi Elektronik: Disharmoni Regulasi dan Kesenjangan Perlindungan Konsumen Digital,” Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry 1, no. 4 (April 2026): 145–55, https://doi.org/10.65310/r20psp93.

[7] Hery Dwi Utomo dan Bulelani Thukuse, “Electronic Contracts (E-Contracts) and Validity in Indonesian Civil Law: Analysis of Article 1320 of The Civil Code and The ITE Law,” Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 2, no. 4 (Desember 2025): 82–93, https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2765.

[8] Xiaolan Fu, Elvis Avenyo, dan Pervez Ghauri, “Digital Platforms and Development: A Survey of the Literature,” Innovation and Development 11, no. 2–3 (September 2021): 303–21, https://doi.org/10.1080/2157930X.2021.1975361.

[9] Awandayuri Wenny Kurniasari dan Andiani Putri Rahmawati, “Analysis of the Implementation of Legal Compliance Principles in Securities Trading of Multinational Companies in Indonesia,” JUSTISI 12, no. 1 (Oktober 2025): 1–17, https://doi.org/10.33506/js.v12i1.4604.

[10] Anis Mashdurohatun, “Digital Marketplaces and Consumer Protection: A Comparative Socio-Legal Analysis of E-Commerce Regulation in Islamic and Western Legal Systems,” International Journal of Law and Social Sciences 2, no. 1 (April 2026), https://doi.org/10.65960/ijlss.2.1.2026.11.

[11] Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, “Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions,” Activa Yuris: Jurnal Hukum 1, no. 1 (Maret 2021), https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8677.

[12] Rohmad Suryadi dkk., “State Authority In The Digital Society And E-Commerce Regulation,” Jurnal Hukum Volkgeist 9, no. 2 (Juni 2025), https://doi.org/10.35326/volkgeist.v9i2.7457.

[13] Etty Mulyati dan Tarsisius Murwadji, “The Role of the Welfare State in Regulating Marketplace Policies to Protect the Sustainability of Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 2 (Agustus 2025): 379–404, https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1734.

[14] Gerrit Gebrian dkk., “The Role of Digital Ecosystems in Shaping New MSME Business Models,” ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship) 7, no. 1 (Februari 2026): 36–40, https://doi.org/10.29303/alexandria.v7i1.1403.

[15] Nitish Singh, Surender Munjal, dan Sumit K. Kundu, “Marketplace Platforms as Game Changers: Internationalization of Smaller Enterprises,” Journal of International Management 29, no. 4 (Agustus 2023): 101035, https://doi.org/10.1016/j.intman.2023.101035.

[16] Pankaj Agarwal, “The Impact of Technology on Supply Chain Management and Logistics: An Analytical Study,” INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY 6, no. 1 (April 2018), https://doi.org/10.17762/itii.v6i1.837.

[17] JKP Tržnica, Novi Sad dan Nedeljko Prdić, “DIGITISATION AND FISCALISATION OF MARKETPLACES IN THE REPUBLIC OF SERBIA,” Ekonomist 1, no. 2 (2022): 1–12, https://doi.org/10.46793/EKONOMIST1.2.1.

[18] Olumide Obayemi, “Country Note: Taxing The Income Of Digital Non-Resident Companies Under The ‘Significant Economic Presence’ (Sep) Rules In Nigeria,” Intertax 49, no. Issue 5 (Mei 2021): 449–65, https://doi.org/10.54648/TAXI2021043.

[19] Revina Putri Utami, Amelia Cahyadini, dan Tasya Safiranita, “Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5.0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 4, no. 1 (Desember 2024): 28–40, https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4670.

[20] Mochammad Su’eb dan Yonika Nazla Rohma, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasar Uang dan Modal di Era Digital,” Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah 3, no. 2 (Mei 2025): 107–17, https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i2.2386.

[21] Lita Wulantika, “Regulatory Architectures and Market Structuring in ASEAN Digital Platform Ecosystems,” Manexia: Journal of Business, Management, and Creative Economy 1, no. 3 (September 2025): 5–23, https://doi.org/10.66203/manexia.01302.

[22] Blayne Haggart, Natasha Tusikov, dan Jan Aart Scholte, ed., Power and Authority in Internet Governance: Return of the State?, 1 ed. (Routledge, 2021), https://doi.org/10.4324/9781003008309.

[23] Amelia Cahyadini dkk., “Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation,” Laws 13, no. 1 (Februari 2024): 7, https://doi.org/10.3390/laws13010007.

[24] Vibe Ulfbeck, “Introduction: Online Marketplaces as Private Governance Systems and ‘Balloon Effects’ in Private Law,” European Review of Private Law 30, no. Issue 6 (Desember 2022): 899–908, https://doi.org/10.54648/ERPL2022043.

[25] Julie Lopes Damame, “Digital Platforms as Supranational Regulators: Reconfiguring State Power in the Digital Era,” Beijing Law Review 16, no. 04 (2025): 2089–105, https://doi.org/10.4236/blr.2025.164105.

[26] Independent Researcher, United States dan Mansi S. Rai, “Why Modern Governments Need Data-Driven Frameworks to Navigate Digital Economies A Descriptive Analysis of the Growing Gap Between Digital Economic Activity and Public Governance Systems,” Journal of Business and Econometrics Studies, 28 Februari 2026, 1–3, https://doi.org/10.61440/JBES.2026.v3.117.

[27] Rafał Lipniewicz, “Tax sovereignty in the digital era,” Przegląd Prawa i Administracji 139 (Desember 2025): 199–213, https://doi.org/10.19195/0137-1134.139.15.

[28] Vience Mutiara Rumata dan Ashwin Sasongko Sastrosubroto, “The Indonesian e-commerce governance challenges in addressing the penetration of global user generated commerce platforms,” 2017 International Conference on Computer, Control, Informatics and its Applications (IC3INA), Oktober 2017, 7–11, https://doi.org/10.1109/IC3INA.2017.8251731.