Evaluation of the Implementation of Minimum Service Standards (SPM) of BPJS Kesehatan in Palangka Raya from the Perspective of the Local Community
Annelies Veny Demak, Selvia Martha
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
Abstract
This study aims to describe the experiences of the
community in utilizing BPJS Kesehatan (BPJS Health) at public health centers
(puskesmas) and hospitals in Palangkaraya City, based on interviews with
patients and health service officers. A qualitative approach was used, applying
in‑depth interviews, and the data were analyzed thematically. The results show
that BPJS Kesehatan is generally perceived to facilitate access to health
services from a financial perspective, especially for people with limited income.
Patients reported feeling more confident to seek care at puskesmas and
hospitals because much of the cost is covered by the National Health Insurance
program (JKN). In hospitals, patients are usually asked first whether they will
use BPJS or pay privately, but the administrative procedures and queuing
systems are often perceived as long and confusing. Some respondents also
reported a lack of clarity regarding which services are covered by BPJS and
which must be paid out of pocket. Overall, BPJS Kesehatan in Palangkaraya is
considered to ease access to health services, but there is still a need for
improvement in administrative systems, coordination among facilities, and
public education so that BPJS utilization becomes more efficient and
comfortable.
Keywords: BPJS Kesehatan, health services, puskesmas, hospital, patient
experience, access to health care, Palangkaraya.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan BPJS Kesehatan di puskesmas dan rumah
sakit di Kota Palangkaraya berdasarkan hasil wawancara terhadap pasien dan
petugas layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan
teknik wawancara mendalam, kemudian data dianalisis secara tematik. Hasil
menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan secara umum dirasakan mempermudah akses
layanan kesehatan dari segi biaya, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan
terbatas. Pasien merasa lebih berani berobat ke puskesmas maupun rumah sakit
karena sebagian besar biaya ditanggung program JKN. Di rumah sakit, pasien
biasanya ditanya terlebih dahulu apakah akan menggunakan BPJS atau membayar
mandiri, tetapi proses administrasi dan sistem antrian sering kali dirasakan
panjang dan membingungkan. Beberapa responden juga melaporkan adanya
ketidaktahuan mengenai layanan apa saja yang ditanggung BPJS dan apa yang harus
dibayar sendiri. Secara keseluruhan, BPJS Kesehatan di Palangkaraya dinilai
mempermudah akses layanan kesehatan, namun masih diperlukan perbaikan sistem
administrasi, koordinasi antar‑fasilitas, serta edukasi kepada masyarakat agar
pemanfaatan BPJS menjadi lebih efisien dan nyaman.
Kata kunci: BPJS
Kesehatan, pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, pengalaman masyarakat,
akses layanan kesehatan, Palangkaraya.
PENDAHULUAN
Dalam praktik program BPJS Kesehatan sering kali terjadi diskoneksi
antara pencapaian administratif pemerintahan dengan realitas yang dirasakan
langsung oleh masyarakat lokal. Di Kota Palangka Raya, keberhasilan program ini
sangat bergantung pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh fasilitas
kesehatan sebagai tolak ukur kualitas layanan yang wajib diterima peserta.
Kendala seperti antreean yang panjang, prosedur birokrasi yang dianggap rumit,
hingga keterbatasan ketersediaan obat dan sarana prasarana di puskesmas maupun
rumah sakit di kawasan Kota Palangka Raya menjadi keluhan yang kerap
muncul.
Implementasi SPM BPJS Kesehatan di
Palangkaraya terkendala oleh faktor geografis daerah terpencil, keterbatasan
sarana prasarana, dan akses masyarakat lokal Dayak yang sering bergantung pada
pengobatan tradisional, Studi kualitatif di puskesmas Palangkaraya menunjukkan
pelayanan pasien BPJS cukup baik dalam aspek transparansi dan empati petugas,
tetapi lemah pada kecepatan layanan dan ketersediaan obat, Perspektif
masyarakat lokal mengungkap persepsi negatif terhadap diskriminasi layanan
BPJS, seperti penolakan di fasilitas kesehatan dan kurangnya informasi, yang
memperburuk utilisasi JKN.
Evaluasi dari perspektif
masyarakat lokal di Palangkaraya diperlukan untuk mengungkap hambatan budaya,
aksesibilitas, dan kepuasan layanan SPM BPJS. sebagaimana terlihat pada studi
serupa di daerah terpencil yang menyoroti ketergantungan pada dukun. Penelitian
kualitatif ini relevan mengingat penerapan SPM di Kalimantan Tengah belum
memenuhi target nasional, dengan hanya sebagian indikator yang tercapai akibat
perbedaan epidemiologi wilayah. Temuan ini dapat menjadi dasar reformasi
kebijakan untuk meningkatkan inklusivitas pelayanan JKN bagi masyarakat local. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan menyelidiki bagaimana sudut pandang
masyarakat lokal Palangkaraya terhadap penerapan SPM BPJS Kesehatan dalam
kehidupan sehari-hari mereka, serta tantangan budaya-birokrasi yang muncul.
Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk
reformasi pelayanan publik yang inklusif.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskritif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan
untuk memahami secara mendalam fenomena peneran Standar Pelayanan Minimal (SPM)
BPJS Kesehatan berdasarkan perspektif masyarakat lokal di Kota Palangka Raya.
Metode penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan
realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian, serta menghasilkan data
berupa deskripsi naratif, bukan angka statistik . Sementara itu, penelitian
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi
atau fenomena yang terjadi langsung di lapangan.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan fokus pada
fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan, serta masyarakat lokal sebagai pengguna layanan. Sumber data
yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara
mendalam dan studi literatur, serta data sekunder berupa dokumen. Informan
dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan
penelitian.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi. Selanjutnya,
data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif, yang
meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses
analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman yang
mendalam mengenai permasalahan penelitian. Untuk menjamin keabsahan data,
digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, sehingga hasil
penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan
petugas di puskesmas dan rumah sakit di Kota Palangkaraya, serta pasien dan
keluarga mereka, BPJS Kesehatan dianggap mempermudah akses layanan kesehatan,
terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Beberapa menjawab
bahwa sebelum menggunakan BPJS, mereka sering kali menunda berobat karena
khawatir tidak mampu membayar biaya pemeriksaan atau rawat inap. Namun, setelah
menggunakan kartu BPJS, mereka lebih berani pergi ke puskesmas maupun rumah
sakit karena program Jaminan Kesehatan Nasional menanggung sebagian besar
biaya.
Di tingkat puskesmas, hampir semua
responden menyebut bahwa proses pendaftaran penggunaan BPJS relatif mudah.
Pasien biasanya diminta untuk menunjukkan kartu BPJS, KTP, dan dokumen
pendukung lainnya, seperti surat rujukan jika diperlukan. Petugas puskesmas
memberi tahu poli tentang tahapan administrasi. Beberapa warga mengatakan bahwa
layanan BPJS di puskesmas cukup untuk pemeriksaan umum, pengobatan penyakit
ringan, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil.
Selain itu, beberapa puskesmas di
Palangkaraya menawarkan layanan tambahan kepada peserta BPJS, seperti
pemeriksaan USG untuk ibu hamil dan program Prolanis untuk pasien dengan
penyakit kronis. Program ini membuat pasien merasa lebih terorganisir, mulai dari
pemeriksaan rutin, pelatihan gaya hidup, dan pengelolaan obat. Pendaftaran
online dan pengaturan jadwal kunjungan yang lebih mudah dengan aplikasi mobile
JKN membuat waktu tunggu di puskesmas sedikit lebih teratur.
Namun, beberapa responden mengeluhkan
antrian yang panjang, terutama pada pagi hari dan hari kerja, serta beberapa
kali terjadi keterlambatan pelayanan karena banyaknya pasien BPJS yang bekerja
dalam satu shift. Ada juga keluhan tentang proses administrasi yang
kadang-kadang berulang, seperti meminta dokumen yang sama berulang kali di
bagian berbeda. Namun, sebagian besar orang yang menjawab masih menganggap BPJS
Kesehatan membantu karena mereka tidak perlu menanggung semua biaya pengobatan
di puskesmas sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara, pasien
ditanya lebih dahulu ingin menggunakan BPJS atau bayar mandiri saat bagian
pendaftaran. Pasien dengan kartu BPJS dan status kepesertaannya aktif biasanya
langsung di masukkan ke jalur JKN, terutama jika pasien datang dalam kondisi
gawat darurat. Petugas rumah sakit dan keluarga pasien sering memberi tahu
mereka tidak diminta untuk membayar sejumlah besar uang dalam situasi gawat
darurat karena BPJS akan membayae sesuai protokol. Lalu sebaliknya, jika pasien
datang ke rawat jalan spesialis tanpa membawa rujukan dari fasilitas Kesehatan
Tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik, rumah sakit sering menyatakan
bahwa BPJS tidak dapat menjamin biaya penuh, sehingga pasien cenderung
diarahkan ke jalur mandiri. Dalam beberapa kasus orang mengaku langsung memilih
bayar mandiri karena ingin lebih fleksibel dalam memilih dokter atau
menghindari proses administrasi yang dianggap lebih rumit saat menggunakan BPJS
Kesehatan.
Banyak pasien yang menggunakan BPJS
mengatakan bahwa pelayanan klinis sama dengan pasien mandiri, beberapa pasien
merasa lega karena dapat menjalani operasi kecil, persalinan, atau rawat inap
tanpa harus mempersiapkan biaya besar di awal karena menggunakan BPJS. Mereka
juga mendapatkan ruang perawatan yang sama dan obat yang diberikan sesuai
indikasi medis. Sebaliknya, beberapa responden mengatakan bahwa administrasi
BPJS di rumah sakit terasa lebih lama. Ada yang mengeluhkan waktu tunggu yang
lama saat proses pengecekan rujukan, verifikasi data kepesertaan, atau
pengisian formular. Beberapa pasien juga merasa tidak cukup diinformasikan
tentang apa yang ditanggung dan tidak ditanggung BPJS, sehingga mereka baru
menyadari biaya tambahan saat pulang.
Petugas rumah sakit yang diwawancarai
juga mengakui bahwa seiring bertambahnya jumlah peserta BPJS, beban kerja di
bagian administrasi dan pendaftaran meningkat. Mereka mengatakan bahwa perlu
ada lebih banyak koordinasi antara fasilitas kesehatan dan BPJS Cabang
Palangkaraya dalam hal sinkronisasi data kepesertaan, klarifikasi rujukan, dan
penjelasan hak dan kewajiban pasien kepada masyarakat.
SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
BPJS Kesehatan memfasilitasi akses finansial ke layanan kesehatan di puskesmas
dan rumah sakit. Karena mereka dapat memanfaatkan layanan kesehatan tanpa harus
menanggung semua biaya pengobatan sendiri, masyarakat dengan penghasilan menengah
ke bawah merasakan bantuan yang signifikan. Selain itu, ada laporan bahwa
program seperti Prolanis, layanan USG, dan rujuk balik puskesmas memiliki
dampak yang signifikan terhadap pengendalian penyakit jangka panjang dan
kehamilan.
Namun, kemudahan tersebut tidak selalu berarti
administrasi berjalan lancar. Banyak masyarakat berpendapat bahwa proses
antrian, verifikasi data, dan penjelasan rujukan harus diperbaiki agar tidak
terlalu lama dan membuat pasien lelah sebelum mendapatkan tindakan medis.
Selain itu, diperlukan instruksi yang lebih jelas dari petugas dan sosialisasi
yang lebih mudah diakses melalui media. Beberapa pasien masih bingung
membedakan layanan apa yang ditanggung BPJS dan apa yang harus dibayar mandiri.
REFERENSI
Asi, F. A. E., Suryoputro, A., & Budiyono.
(2022). Analisis implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM)
penderita hipertensi di Puskesmas Kota Palangkaraya. Jurnal Kesehatan
Masyarakat. https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/view/1082
Handayani, I. T., & Tubil, M.
(2023). Laporan penelitian “Analisis kualitas pelayanan terhadap pasien BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan pasien umum di Rumah Sakit dr Doris
Sylvanus Kalimantan Tengah”. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. https://repository.umpr.ac.id/559/
Karuniawati, H., Hapsari, I. G.,
Arum, M., Aurora, A. T., & Asmaraning, N. (n.d.). Evaluasi pelaksanaan
standar pelayanan minimal (SPM) farmasi kategori lama waktu tunggu pelayanan
resep pasien rawat jalan di RSUD Kota Salatiga. Kartika: Jurnal Ilmiah
Farmasi. https://kjif.unjani.ac.id/index.php/kjif/article/view/53
Marlisaningsih, S. (2025). Pengaruh
fasilitas, prosedur penerimaan pasien dan komunikasi perawat terhadap kepuasan
pasien rawat inap di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
(Master’s thesis, Universitas STRADA Indonesia). http://repository.strada.ac.id/id/eprint/864/
Ningsih, K. P., & Adhi, S. N.
(n.d.). Evaluasi standar pelayanan minimal rekam medis di RSUD Panembahan
Senopati Bantul. Indonesian of Health Information Management Journal. https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/221
Ramadhani, S., Sutiningsih, D., &
Purnami, C. T. (n.d.). Kendala pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan pada penderita hipertensi di Puskesmas: Literature review. Media
Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI). https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/3209
Sanjaya, A. (2025). Implementasi
program BPJS Kesehatan pada pelayanan penyakit tidak menular (PTM). https://unkartur.ac.id/journal/index.php/jurmik/article/view/481
Susi. (2024). Studi kualitas
pelayanan publik BPJS Kesehatan di wilayah Kalimantan. Syntax Idea: Jurnal
Ilmiah Ilmu Sosial. https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/8040
Syafingi, H. M. (n.d.). Konstitusionalitas
standar pelayanan minimal. https://www.academia.edu/download/94952407/pdf_4.pdf
Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso,
S. P. (n.d.). Analisis implementasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan
di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. Jurnal Kesehatan Masyarakat. http://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/view/681
