Pendampingan Penyusunan Regulasi Pengawasan Penyelenggaraan Parkir

Assistance in the Development of Regulations for the Supervision of Parking Operations

 

¹Suharyono, ²Marhadi Sastra

^1,2Politeknik Negeri Bengkalis

^*Email korespondesi: suharyono@polbeng.ac.id

 

ABSTRAK

Penyelenggaraan parkir merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis. Namun, belum tersedianya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan dan pengawasan perparkiran menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain parkir liar, gangguan terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas, lemahnya mekanisme pertanggungjawaban, serta belum optimalnya potensi penerimaan daerah dari sektor parkir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif melalui tahapan identifikasi permasalahan, pengumpulan data dan informasi, analisis kebutuhan regulasi, penyusunan Naskah Akademik, penyusunan Ranperda, serta pembahasan dan penyempurnaan bersama pemangku kepentingan. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya Naskah Akademik dan Ranperda yang memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir, perizinan, kawasan dan lokasi parkir, petugas parkir, tarif dan retribusi, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan, larangan, serta sanksi. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam menyediakan dasar kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: Parkir, Pengawasan, Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Parking management is an important aspect of supporting public order, safety, and smooth traffic flow, as well as improving the quality of public services in Bengkalis Regency. However, the absence of specific regional regulations governing parking management and supervision has resulted in various problems, including illegal parking, disruption to traffic safety and order, weak accountability mechanisms, and the suboptimal utilization of potential regional revenue from the parking sector. This community service activity aims to assist the Government of Bengkalis Regency in preparing an Academic Paper and a Draft Regional Regulation (Ranperda) on the Supervision of Parking Operations. The method employed was participatory assistance through several stages, including problem identification, data and information collection, regulatory needs analysis, preparation of the Academic Paper, preparation of the Draft Regional Regulation, and joint discussion and refinement with relevant stakeholders. The results of the activity demonstrate that an Academic Paper and Draft Regional Regulation were successfully prepared, containing provisions concerning the management of parking facilities, licensing, parking areas and locations, parking attendants, tariffs and levies, rights and obligations, guidance and supervision, prohibitions, and sanctions. This activity contributes to providing a policy foundation for the Government of Bengkalis Regency to establish parking governance that is more orderly, transparent, accountable, and equitable.

Keywords: Parking, Supervision, Academic Paper, Draft Regional Regulation, Local Own-Source Revenue.

 

Article Info

Received date: 15 July   2026                                         Revised date: 20 July   2026                                        Accepted date: 28 July 2026

 

PENDAHULUAN

Peran strategis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Undang–Undang ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem perhubungan nasional harus  dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan.  

Salah satu persoalan terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Kabupaten Bengkalis adalah menyangkut penyelenggaraan perparkiran (Suharyono, 2026). Perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini belum terdapat regulasi terkait dengan penyelenggaraan perparkiran (Suharyono, 2025).

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggal oleh pengemudinya. Menurut Hobbs (1995) dalam Ida (2011), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendaraan tersebut. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat pula kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan dengan kekhawatiran   ini    juga    semakin    meningkat (Suharyono, 2022).    Dengan  permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir.

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manan, 2005).

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib adalah urusan perhubungan. Di antara kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait urusan perhubungan khususnya sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 

Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Beberapa gambaran dan permasalahan terkait penyelenggaraan Perparkiran yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: 

1.  Belum terdapatnya suatu Peraturan Daerah terkait  penyelenggaraan perparkiran membuat Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan penertiban maupun pengaturan dalam penyelenggaraan perparkiran;

2.  Munculnya tempat-tempat yang dapat menyebabkan suatu penyakit masyarakat sehingga menyebabkan potensi masalah sosial yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat;

3.  Naiknya angka kecelakaan yang disebabkan oleh maraknya parkir liar di tepi jalan umum;

4.  Terjadinya kehilangan-kehilangan kendaraan bermotor akibat dari penyelenggaraan parkir yang kurang baik dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban; dan

5.  Terdapat potensi kehilangan pendapatan dari penyelenggaraan parkir yang saat ini terjadi sehingga perlu dirumuskan terkait pengaturan pengelolaan parkir itu, termasuk kerjasama dalam lelang tiap-tiap tempat butuh appraisal terkait nilai tiap-tiap tempat dan perlu gandeng pihak ketiga supaya potensi sesuai dengan yang masuk ke daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perhubungan khususnya sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah terkait perparkiran perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan  Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir adalah sebagai berikut:

1.  Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Raperda tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Bengkalis;

2.  Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Raperda  tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Bengkalis yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien;

3.  Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan.

 

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode pendampingan partisipatif dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Bengkalis. Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang perhubungan dan penyelenggaraan perparkiran. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan, pengumpulan data dan informasi, analisis kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan peraturan daerah, serta pembahasan dan penyempurnaan dokumen.

Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan dan kebutuhan regulasi. Pada tahap ini dilakukan diskusi dan koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bengkalis, meliputi parkir liar, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, mekanisme pengelolaan parkir, perlindungan pengguna jasa parkir, pengawasan, serta potensi penerimaan daerah.

Tahap kedua adalah pengumpulan data dan informasi. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara atau diskusi dengan perangkat daerah terkait, serta studi dokumentasi. Selain itu, dilakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, dokumen perencanaan daerah, dan berbagai literatur yang relevan dengan penyelenggaraan dan pengawasan perparkiran.

Tahap ketiga adalah analisis kebutuhan regulasi. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi penyelenggaraan perparkiran dengan kebutuhan pengaturan di daerah. Analisis juga dilakukan terhadap aspek kewenangan pemerintah daerah, kelembagaan, perizinan, pengelolaan fasilitas parkir, pengawasan, pembinaan, hak dan kewajiban penyelenggara serta pengguna jasa parkir, mekanisme pertanggungjawaban, dan potensi penerimaan daerah.

Tahap keempat adalah penyusunan Naskah Akademik. Penyusunan dilakukan secara sistematis dengan menguraikan kondisi empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir. Naskah Akademik selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan materi muatan Ranperda.

Tahap kelima adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan Naskah Akademik, tim pengabdian bersama mitra menyusun rancangan regulasi yang mencakup ketentuan mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir, perizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pertanggungjawaban, larangan dan sanksi, serta ketentuan lain yang diperlukan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Tahap keenam adalah pembahasan dan penyempurnaan. Naskah Akademik dan Ranperda yang telah disusun didiskusikan bersama mitra dan pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan memastikan kesesuaian substansi dengan kondisi daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan digunakan untuk melakukan penyempurnaan terhadap dokumen akhir.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat ketercapaian setiap tahapan pendampingan, kualitas dan kelengkapan Naskah Akademik serta Ranperda yang dihasilkan, kesesuaian substansi dengan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bengkalis, serta tingkat penerimaan dan pemahaman mitra terhadap rancangan regulasi yang dihasilkan. Luaran utama kegiatan adalah tersusunnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Parkir sebagai bahan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

 

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Perparkiran menjadi salah satu unsur penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka mewujudkan tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah Kabupaten Bengkalis di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran.

Retribusi parkir merupakan tempat parkir yang berada di badan jalan atau tempat parkir yang sarana dan prasarana disiapkan oleh pemerintah daerah. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 22 UU No. 1 Tahun 2022, bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan kata lain retribusi parkir adalah kegiatan jasa parkir yang dilakukan oleh individu atau badan yang dilakukan di atas lahan milik pemerintah daerah. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan daerah yang berasal dari usaha  pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk mengatur lahan parkir agar dapat digunakan semaksimal mungkin. Terlebih karena hampir setiap individu atau keluarga saat ini memiliki kendaraan. Selain itu fungsi utama pemungutan retribusi parkir adalah hampir mirip dengan pajak, yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan daerah, serta pemerataan pendapatan masyarakat yang ada di daerah.

Secara filosofis, yang dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan parkir adalah sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan kesatuan moral bangsa Indonesia. Pancasila merupakan moral, sekaligus mengandung arti sebagai norma. Pancasila sebagai norma terdiri dari lima norma sebagai tercantum pada lima sila Pancasila, yang memiliki unsur-unsur bersama/ sehingga dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai moral pengikat seluruh bangsa Indonesia bahkan sebenarnya seluruh umat manusia karena nilai-nilai moral yang terkandung didalam pancasila bersifat universal.

Berdasarkan landasan sosiologis Pengawasan Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Bengkalis tidak bisa dilepas dari sejarah panjang untuk mengatur dan mengurus kemandirian daerah dalam rangka menempatkan penyediaan sarana dan prasarana perparkiran serta regulasi yang memberi arah kebijakan yang lebih partisipatif.

Gambar 1. Peta Kabupaten Bengkalis

 

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 desa, dengan luas wilayah 8.403,28 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2023 sebanyak 658.846 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduk Bengkalis adalah suku Melayu. Adapun jumlah kendaraan yang terdaftar menurut jenis kendaraan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah kendaraan yang terdaftar menurut jenis kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Persentase
1	Sepeda motor	364.016	84,57%
2	Mobil penumpang	39.043	9,07%
3	Mobil bermuatan	26.014	6,04%
4	Bus	1.077	0,25%
5	Kendaraan khusus	300	0,07%
	Jumlah	430.450	100%

Berdasarkan tabel 2, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat bengkalis pada tahun 2024 sebanyak 430.450 ribu unit. Jenis kendaraan didominasi kendaraan roda dua dengan jumlah 84,57%.

Landasan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menjelaskan dasar kewenangan Pemerintah Daerah dan dasar materi yang digunakan untuk menetapkan ruang lingkup perda dan dasar prosedur dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dengan dimuatnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, substansi dan prosedur, maka diharapkan Peraturan Daerah tidak dibatalkan serta dapat berlaku efektif. Adapun landasan yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.    Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3821);

4.    Undang-Undang   Nomor   38   Tahun   2004   tentang   Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009   Nomor   96,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9.    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

12.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   32   Tahun   2011   tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah   Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

14.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   55   Tahun   2012   tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6041);

17.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

18.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

19.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

20.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);

21.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

23.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun  2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkalis  Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1); dan

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkalis  Nomor  11  Tahun  2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 11).

 

Dalam rangka menghadirkan alternatif solusi atas permasalahan perparkiran maka pertama-tama pengaturan perparkiran menjangkau penyelenggaraan parkir baik yang  ilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun badan atau orang. Arah pengaturan selanjutnya memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daera untuk memungut pajak atas penyelenggaraan parkir dan memungut retribusi atas pelayanan jasa parkir yang telah diberikan. Sebagai konsekuensi atas pembelian izin penyelenggaraan parkir, maka pemegang izin diperbolehkan menerapkan tarif dari masyarakat sebagai pengguna parkir sesuai dengan batasan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, maka bagi pihak yang memiliki izin penyelenggaraan parkir dan membebankan tarif tersebut dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir. Dengan demikian, Pemerintah Daerah berada pada posisi sebagai penengah, dalam arti bahwa masyarakat dibatasi melalui mekanisme izin, memenuhi kewajibannya dalam bentuk tarif dan pajak namun tetap terlayani melalui mekanisme yang adil.

Mengingatkan bahwa pengaturan semacam ini sifatnya teknis dan prosedural maka raperda memberikan pendelegasian lebih lanjut pada Pemerintah Daerah untuk membuat pengaturan lebih rinci agar ketentuan ini dapat dilaksanakan. Pengaturan berikutnya adalah mengenai pengendalian parkir untuk memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum (law implementing agencies) untuk mengambil tindakan langsung (tindakan nyata/materiil) atas pelanggaran minor yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, maka raperda ini memuat sanksi dan upaya penegakan.

Ketentuan umum, antara lain memuat:

a.  Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Bengkalis  untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.

b.  Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Bengkalis yang bertugas mengkoordinir beberapa juru Parkir sesuai dengan wilayah kerja yang ditentukan.

c.  Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman, dan pelataran.

d.  Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukkan oleh Pemerintah Daerah.

e.  Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir di tempat jalan umum yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak

f.  Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pertengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

g.  Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum,

h.  Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

i.   Juru parkir adalah orang yang bertugas mengelola tempat parkir di tepi jalan umum dan ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan perhubungan Kabupaten Bengkalis.

j.   Tempat parkir adalah fasilitas parkir Kendaraan yang disediakan baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, taman dan pelataran.

k.  Tempat parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

l.   Tempat parkir insidentil adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap.

m. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir/taman parkir dan gedung Parkir.

n.  Tempat parkir wisata adalah tempat khusus parkir yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata,

o.  Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir atas setiap kendaraan.

Materi yang akan diatur, yaitu:

a.  penyelenggaraan parkir;

b.  parkir di luar ruang milik jalan;

c.  parkir di dalam ruang milik jalan;

d.  fasilitas parkir khusus;

e.  perizinan;

f.  karcis parkir;

g.  kawasan dan lokasi parkir;

h.  petugas parkir;

i.   tarif layanan parkir dan pajak parkir;

j.   hak dan kewajiban;

k.  pembangunan dan pengembangan tempat parkir di luar ruang milik jalan;

l.   larangan;

m. pembinaan dan pengawasan;

n.  sanksi administrasi;

o.  ketentuan penyidikan

p.  ketentuan pidana;

q.  ketentuan peralihan; dan

r.   ketentuan penutup.

Dampak Peraturan Daerah ini diharapkan bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Parkir. Mengingat saat ini diduga ada penyelenggara perparkiran yang tidak punyai izin, misalnya di tempat hiburan, rumah makan/kuliner, tempat wisata, rumah sakit dan lain-lain. Dengan pengaturan dan penertiban secara konsisten, maka siapapun yang menyelenggarakan usaha parkir mestinya memiliki izin. Dengan demikian, akan membuka peluang potensi untuk ciptakan sumber PAD baru (ekstensifikasi).  Selanjutnya dari sisi aspek beban keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD bagi program dan kegiatan penyelenggara perparkiran di daerah.

 

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan dan pengawasan perparkiran di Kabupaten Bengkalis memberikan pemahaman bahwa pengelolaan perparkiran perlu dilakukan secara tertib, terarah, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan perparkiran tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam meningkatkan pelayanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Bengkalis yang memiliki jumlah kendaraan terdaftar cukup besar, yaitu 430.450 unit pada tahun 2024, dengan dominasi sepeda motor sebesar 84,57%. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten, penyelenggara parkir yang belum memiliki izin dapat ditertibkan sehingga potensi penerimaan daerah dari sektor perparkiran dapat dioptimalkan. Pengelolaan perparkiran yang baik diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa, penyelenggara parkir dan Pemerintah Daerah. Pada akhirnya, penguatan tata kelola perparkiran dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus membuka peluang pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis.

 

REFERENSI

Manan, B. (2005). Menyongsong fajar otonomi daerah (4th ed.). Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. (2011). Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (2011). Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (2015). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. (2014). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. (2021). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. (2014). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan. (2023). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2013). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186.

Suharyono, S. (2020). Analisis kinerja pemerintah provinsi di Indonesia. Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, 4(1), 11–25.

Suharyono, S. (2025a). Financial ratio analysis as a tool for measuring the performance of the Pekanbaru City Regional Budget (APBD). Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(5), 546–554.

Suharyono, S. (2025b). Penerapan green budgeting: Strategi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(9).

Suharyono, S. (2026). The implementation of accountability principles in the management of village fund allocations in Sukamaju Village. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 4(1), 817–825.

Suharyono, S., & Hs, R. (2022). Analysis of the effect of corporate governance on corporate sustainability performance. In Proceedings of the 4th International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS) (Vol. 5).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Zuraida, I. (2011). Teknik penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran & retribusi daerah. Sinar Grafika.

 

Analisis Dampak Ekonomi Festival Budaya Terhadap Perekonomian Daerah: (Studi Kasus Perayaan Hut Kabupaten Bulungan)

 

Analisis Dampak Ekonomi Festival Budaya Terhadap Perekonomian Daerah: (Studi Kasus Perayaan Hut Kabupaten Bulungan)

Analysis of the Economic Impact of Cultural Festivals on Regional Economic Development: A Case Study of the Anniversary Celebration of Bulungan Regency

 

Mita Anriyani^1*, Aslan²

¹²Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara

Email: mitaanrayani@gmail.com, aslan.kaltara@gmail.com

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi festival budaya terhadap perekonomian daerah, dengan studi kasus pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif sederhana melalui kuesioner skala Likert. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari pelaku UMKM, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa festival budaya memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Secara langsung, festival mampu meningkatkan jumlah pelanggan, pendapatan, dan keuntungan usaha, dengan tingkat persetujuan responden mencapai lebih dari 80%. Selain itu, festival juga berperan dalam memperluas pasar, meningkatkan promosi dan reputasi usaha, serta membuka peluang kerja sama dan jaringan bisnis baru. Dampak tidak langsung yang dihasilkan meliputi peningkatan kapasitas usaha, inovasi produk, serta penguatan ekonomi lokal melalui efek pengganda (multiplier effect).Dalam jangka panjang, festival budaya terbukti mampu mendukung keberlangsungan usaha, meningkatkan permintaan produk, serta memperkuat identitas dan daya tarik daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti fasilitas, penataan lokasi, dan manajemen penyelenggaraan agar dampak ekonomi yang dihasilkan dapat lebih optimal. Dengan demikian, festival budaya dalam perayaan HUT Kabupaten Bulungan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Kata kunci: Festival budaya, dampak ekonomi, UMKM, multiplier effect, pembangunan daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the economic impact of cultural festivals on the regional economy, using the anniversary celebration of Bulungan Regency as a case study. This research employs a descriptive qualitative approach supported by simple quantitative data obtained through a Likert-scale questionnaire. The study involved 30 respondents consisting of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprise) owners, local community members, and other relevant stakeholders. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and documentation, and were analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the cultural festival has a significant economic impact on the regional economy. Directly, the festival increased the number of customers, business revenues, and profits, with the level of respondent agreement exceeding 80%. In addition, the festival contributed to market expansion, improved business promotion and reputation, and created opportunities for new business partnerships and networks. The indirect impacts included increased business capacity, product innovation, and the strengthening of the local economy through the multiplier effect. In the long term, the cultural festival was found to support business sustainability, increase demand for local products, and strengthen the identity and attractiveness of the region. However, several aspects still need improvement, including facilities, venue management, and event organization, so that the economic impacts generated can be optimized. Therefore, the cultural festival held as part of the anniversary celebration of Bulungan Regency serves not only as a ceremonial event but also as a strategic instrument for regional economic development based on local potential.

Keywords: Cultural festival, economic impact, MSMEs, multiplier effect, regional development.

 

Article info:

Received date: 30 June  2026                                           Revised date: 10 July 2026                                   Accepted date: 24 July 2026

 

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari setiap negara yang ingin mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks globalisasi saat ini, paradigma pembangunan tidak lagi hanya menitikberatkan pada sektor industri besar atau investasi modal asing, tetapi juga mulai menyoroti potensi lokal, kreativitas masyarakat serta pemanfaatan sumber daya sosial dan budaya sebagai motor penggerak ekonomi. Pembangunan ekonomi modern dipahami sebagai proses multidimensi yang tidak hanya mengukur pertumbuhan melalui angka Produk Domestik Bruto (PDB) semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pendapatan, dan penguatan kemandiriaan daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, tanggung jawab pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang luas untuk menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai kateristik wilayah masing-masing. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi daerah memiliki posisi strategis karena menjadi pondasi bagi pencapaian pembangunan nasional. Daerah yang mampu mengelola potensinya dengan baik akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya bergantung pada dana pusat, tetapi juga berinovasi dalam menggali sumber-sumber ekonomi lokal berdaya saing. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah pengembangan ekonomi berbasis budaya dan pariwisata. Budaya daerah yang mencerminkan identitas, memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dikelola secara baik. Festival budaya, pemeran seni, serta perayaan tradisional dapat menjadi magnet bagi wisatawan dan investor lokal.

Lebih dari sekedar pelestarian nilai-nilai tradisi, kegiatan budaya berpoteni menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian sektor budaya bukan hanya sarana rekreasi tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang nyata. Secara nasional, pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan seperti pengembangan ekonomi kreatif dan promosi pariwisata budaya telah menempatkan sektor budaya sebagai salah satu pilar  pembangunan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan berbasis budaya tidak hanya  berdampak sosial tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola potensi budaya mereka. Daerah dengan tingkat pembangunan yang masih berkembang seperti Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan. Disatu sisi Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya dan sosial yang besar, disisi lain masih terbatas dalam hal promosi, infrastruktur serta pengelolaan kegiatan budaya yang terarah. Oleh karena itu penting untuk melakukan kajian yang lebih dalam mengenai sejauh mana kegiatan budaya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah .

Salah satu daerah yang menarik dikaji adalah Kabupaten Bulungan yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini memiliki sejarah panjang sebagi pusat pemerintah Kesultanan Bulungan dan menjadi salah satu daerah yang kaya akan tradisi, adat, dan seni lokal. Masyarakat Bulungan terdiri dari beragam etnis seperti Bulungan, Dayak Dan Tidung. Keberagaman ini menjadi potensi besar dalam pengembangan kegiatan budaya dan pariwisata daerah. Salah satu kegiatan budaya yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah perayaan HUT Kabupaten Bulungan. Acara ini biasanya melibatkan berbagai kegiatan seperti pawai budaya, pemeran ekonomi kreatif, lomba tradisional, pertunjukan seni daerah, serta bazar produk lokal. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ajang memperingati hari jadi daerah tetapi juga sebagai ruang promosi ekonomi masyarakat lokal. Melalui kegiatan ini pelaku UMKM, pedagang, serta sektor jasa memperoleh peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Penting untuk memahami dampak ekonominya secara lebih mendalam.

Penelitian ini memiliki relavasi akademik dan praktisi karena dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai sejauh mana kegiatan budaya yang diselenggarakan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan kegiatan serupa pada masa mendatang agar efek ekonominya dapat dimaksimalkan. Evaluasi terhadap kegiatan ini juga menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan sumber daya, promosi, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan budaya. Fenomena ekonomi yang terjadi selama festival budaya seperti HUT Kabupaten Bulungan dapat dijelaskan melalui teori efek berganda (multiplier effect) dalam ekonomi pembangunan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang terjadi disuatu daerah dapat menciptakan dampak lanjutan terhadap sektor-sektor lain. Misalnya, meningkatnya pendapatan pedagang makanan saat festival, dapat mendorong permintaan terhadap bahan baku yang kemudian meningkatkan produksi disektor pertanian lokal. Perputaran uang inilah yang kemudian menimbulkan dampak ekonomi secara berantai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga aktor ekonomi yang aktif, terlibat dalam penyediaan barang dan jasa, kuliner, hingga jasa transportasi lokal. Aktivitas ekonomi tersebut menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu studi mengenai dampak ekonomi festival budaya menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kegiatan non-formal seperti acara budaya dapat berkontribusi pada indikator pembangunan daerah, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap dampak ekonomi dari kegiatan budaya didaerah yang belum terlalu terekspos secara nasional seperti Kabupaten Bulungan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan didaerah dengan basis kuat seperti Bali, Yogyakarta, atau Jawa Tengah. Padahal diwilayah kalimantan utara, kegiatan budaya juga memiliki potensi ekonomi yang besar namun belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai hubungan kegiatan budaya dan pembangunan ekonomi daerah Kabupetan Bulungan. Dari sisi akademis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep ekonomi berbasis budaya (cultural economics), yaitu pendekatan yang menempatkan budaya sebagai aset ekonomi yang dikelola  secara produktif tanpa menghilangkan nilai-nilai sosialnya. Dalam teori ini , kegiatan budaya dianggap mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, modal sosial, serta memperkuat identitas daerah.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bentuk, proses, dan dampak ekonomi yang timbul dari penyelanggaraan HUT Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder seperti laporan Dinas, Data BPS, Kuesioner dan Survei Ringan dan Dokumentasi kegiatan untuk menilai sejauh mana festival budaya memberi manfaat bagi perekonomian lokal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengali fenomena, bukan sekedar mengukur dampak numerik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana festival budaya berperan dalam dinamika ekonomi lokal. Dapat dipahami bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari upaya pengembangan potensi sosial dan budaya masyarakat. Kegiatan budaya seperti perayaan HUT Kabupaten Bulungan memiliki potensi untuk menciptakan nilai ekonomi yang signifikan apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada Dampak Ekonomi Festival Budaya Terhadap Perekonomian Daerah dengan Studi Kasus Pada Perayaan HUT Kabupaten Bulungan.  Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1.    Bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh festival budaya dalam perayaan HUT Kabupaten Bulungan terhadap perekonomian daerah?

2.    Apa saja bentuk dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan festival budaya terhadap masyarakat dan pelaku pelaku ekonomi lokal?

3.    Bagaimana kontribusi kegiatan budaya tersebut dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal?

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran secara mendalam mengenai dampak ekonomi dari pelaksanaan festival budaya dalam rangka HUT Kabupaten Bulungan terhadap perekonomian daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara utuh bagaimana kegiatan budaya mampu menciptakan nilai ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat potensi daerah melalui kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dan pengalaman subjek penelitian secara alami (Moleong, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri pandangan, pengalaman dan persepsi para pelaku yang terlibat langsung dalam penyelengaraan festival budaya seperti masyarakat lokal, pelaku usaha, panitia kegiatan, pengunjung, serta pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memberikan bentuk dampak ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan festival budaya seperti peningkatan pendapatan masyarakat, bertambahnya peluang kerja, munculnya usaha baru, serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Dengan pendekatan ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kegiatan budaya dan dinamika ekonomi daerah serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bulungan dalam mengoptimalkan pelaksanaan festival budaya sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penting dalam penelitian, dimana peneliti menafsirkan hasil wawancara, kuesioner terbuka, observasi dan dokumentasi agar dapat memberikan makna yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata dilapangan. Penelitidan ini mengunakan model analisi interaktif sebagaimana juaga diterapkan dalam beberapa peneliti terdahulu yang relevan, seperti penelitian Safrina Bnti Safwan (2022) dan Rizki Aulia Putri (2023) yang sama-sama meneliti dampak ekonomi berbasis budaya dan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Proses analisis melalui tiga tahap utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang saling berhubungan secara terus menerus.

Redaksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini peneliti menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dilapangan. Data yang dikumpulkan mengenai pengaruh pelaksanaan festival budaya terhadap perekonomian daerah seperti pendapatan, peluang kerja dan perkembangan UMKM, disusun dan dikelompokkan dalam beberapa kategori tematik pendekatan ini sejalan dengan metode yang digunakan oleh Dewi Lestari & Rahman Hakim (2023) dalam penelitiannya, dimana peneliti melakukan penyaringan data berdasarkan tema ekonomi, sosial dan budaya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap dampak kegiatan tersebut.

Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, maupun matriks agar pola hubungan antar variabel dapaat terlihat dengan jelas. Penyajian data membantu peneliti mengidentifikasi hubungan antara pelaksanaan festival budaya dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Teknik ini juga digunakan dalam penelitian Nurul Safitri (2022) tentang pengembangan desat wisata di Kabupaten Kudus, yang mana menampilkan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk uraian tematik. Dengan cara ini, peneliti dapat menyajikan data yang sistematis dan mudah dipahami.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui proses pengecekan ulang data lapangan. Kesimpulan akhir ditetapkan setelah semua temuan menunjukkan konsistensi dan validitas yang kuat. Proses ini serupa dengan penelitain Cristi Devi Darnita (2023), yang memverifikasikan hasil analisis dengan melakukan triangulasi antarsumber dan konfirmasi ulang kepada informan untuk memastikan keakuratan informasi.

 

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data dari 30 responden yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Data diolah menggunakan skala Likert dengan kategori STS (1), TS (2), N (3), S (4), dan SS (5).

a.       Dampak Pendapatan dan Pelanggan

Indikator	STS	TS	N	S	SS
Pelanggan meningkat	0%	3%	10%	50%	37%
Pendapatan meningkat	0%	0%	13%	47%	40%
Keuntungan meningkat	0%	3%	10%	53%	34%
Produk banyak dibeli	0%	0%	7%	50%	43%
Pelanggan beragam	0%	3%	17%	47%	33%

b.      Promosi dan Perluasan Pasar

Indikator	STS	TS	N	S	SS
Usaha lebih dikenal	0%	0%	10%	47%	43%
Pelanggan baru	0%	3%	7%	50%	40%
Promosi mudah	0%	0%	13%	50%	37%
Reputasi meningkat	0%	3%	13%	47%	37%
Produk diapresiasi	0%	0%	10%	53%	37%

 

c.       Peluang Pengembangan Usaha

Indikator	STS	TS	N	S	SS
Variasi produk	0%	3%	17%	50%	30%
Kerja sama usaha	0%	3%	13%	47%	37%
Jaringan baru	0%	0%	17%	50%	33%
Kapasitas meningkat	0%	3%	13%	50%	34%
Peluang musiman	0%	0%	10%	53%	37%

d.      Dampak Jangka Panjang

Indikator	STS	TS	N	S	SS
Pelanggan tetap	0%	3%	20%	47%	30%
Permintaan meningkat	0%	3%	17%	50%	30%
Keberlangsungan usaha	0%	0%	13%	53%	34%
Manfaat jangka panjang	0%	3%	17%	47%	33%
Ekonomi lokal meningkat	0%	0%	10%	50%	40%

e.       Fasilitas dan Penyelenggaraan

Indikator	STS	TS	N	S	SS
Fasilitas mendukung	3%	7%	20%	47%	23%
Lokasi strategis	0%	10%	17%	43%	30%
Dukungan panitia	3%	10%	20%	40%	27%
Keamanan & kebersihan	0%	7%	20%	47%	26%
Perbaikan tiap tahun	0%	10%	17%	47%	26%

Sumber: Data diolah 2025

 

Dampak Festival terhadap Pendapatan dan Pelanggan

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner terhadap 30 responden, diketahui bahwa festival budaya dalam rangka HUT Kabupaten Bulungan memberikan dampak ekonomi langsung yang signifikan, khususnya terhadap peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan usaha. Hal ini terlihat dari distribusi jawaban responden yang didominasi oleh kategori setuju (S) dan sangat setuju (SS). Pada indikator peningkatan jumlah pelanggan, sebesar 50% responden menyatakan setuju dan 37% sangat setuju, sehingga total persetujuan mencapai 87%. Hal ini menunjukkan bahwa festival mampu menarik lebih banyak konsumen bagi pelaku usaha. Selanjutnya, pada indikator peningkatan pendapatan usaha, sebanyak 47% responden setuju dan 40% sangat setuju (total 87%), yang mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan yang cukup signifikan selama festival berlangsung. Begitu pula pada indikator peningkatan keuntungan, dimana 53% responden setuju dan 34% sangat setuju, yang berarti 87% responden merasakan peningkatan keuntungan usaha dibandingkan hari biasa.

Indikator lainnya menunjukkan bahwa 50% responden setuju dan 43% sangat setuju bahwa produk mereka banyak dibeli selama festival (total 93%). Selain itu, keberagaman pelanggan juga meningkat, dengan 47% setuju dan 33% sangat setuju (total 80%). Data tersebut menunjukkan bahwa festival budaya mampu:

a.       Meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan

b.       Mendorong tingginya minat beli terhadap produk local

c.       Meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha

d.       Dengan demikian, festival budaya terbukti menjadi instrumen ekonomi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, khususnya bagi pelaku UMKM.

Promosi Produk dan Perluasan Pasar

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa festival budaya memiliki peran strategis dalam mempromosikan produk lokal dan memperluas pasar usaha. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat persetujuan responden pada seluruh indikator dalam variabel ini.

Pada indikator usaha lebih dikenal, sebanyak 47% responden setuju dan 43% sangat setuju (total 90%). Hal ini menunjukkan bahwa festival menjadi media yang efektif dalam meningkatkan visibilitas usaha. Selanjutnya, pada indikator perolehan pelanggan baru, 50% responden setuju dan 40% sangat setuju (total 90%). Hal ini mengindikasikan bahwa festival tidak hanya meningkatkan penjualan sementara, tetapi juga memperluas basis pelanggan.

Kemudahan promosi juga dirasakan oleh responden, dimana 50% setuju dan 37% sangat setuju (total 87%) bahwa promosi lebih mudah dilakukan saat festival. Selain itu, 84% responden menyatakan bahwa reputasi usaha mereka meningkat, dan 90% responden menilai bahwa produk UMKM lebih diapresiasi. Temuan ini menunjukkan bahwa festival budaya memberikan manfaat berupa:

a.       Media promosi langsung yang efektif

b.       Peningkatan citra dan reputasi usaha

c.       Perluasan jangkauan pasar dan konsumen

Dengan demikian, festival tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan, tetapi juga berperan dalam membangun branding dan daya saing usaha lokal.

Peluang Pengembangan dan Jaringan Usaha

Selain dampak langsung, festival budaya juga memberikan dampak tidak langsung dalam bentuk pengembangan usaha dan perluasan jaringan bisnis. Pada indikator penambahan variasi produk, sebesar 50% responden setuju dan 30% sangat setuju (total 80%). Hal ini menunjukkan bahwa festival mendorong pelaku usaha untuk berinovasi. Pada indikator peluang kerja sama usaha, 47% setuju dan 37% sangat setuju (total 84%), sedangkan pada indikator penambahan jaringan usaha, 50% setuju dan 33% sangat setuju (total 83%). Hal ini menunjukkan bahwa festival menjadi sarana penting dalam membangun relasi bisnis. Selain itu, pada indikator peningkatan kapasitas usaha, 50% responden setuju dan 34% sangat setuju (total 84%). Sementara itu, 90% responden menyatakan bahwa festival menciptakan peluang usaha musiman. Hasil ini menunjukkan bahwa festival budaya:

a.       Membuka peluang kerja sama dan kemitraan

b.       Mendorong inovasi dan diversifikasi produk

c.       Meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha

Dengan demikian, festival memiliki peran penting dalam penguatan struktur ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM.

Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak festival budaya tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan pengaruh jangka panjang terhadap perekonomian masyarakat.

Pada indikator peningkatan pelanggan tetap, sebanyak 47% responden setuju dan 30% sangat setuju (total 77%). Selanjutnya, pada indikator permintaan produk tetap meningkat, 50% setuju dan 30% sangat setuju (total 80%). Pada indikator keberlangsungan usaha, tingkat persetujuan mencapai 87%, sedangkan pada indikator manfaat ekonomi jangka panjang mencapai 80%. Selain itu, 90% responden menyatakan bahwa festival turut mendorong perkembangan ekonomi lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa festival budaya:

a.       Mampu menciptakan pelanggan loyal

b.       Menjaga stabilitas permintaan produk

c.       Mendukung keberlanjutan usaha

Dengan demikian, festival budaya dapat dikatakan sebagai strategi ekonomi yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

Fasilitas dan Penyelenggaraan Festival

Dari aspek fasilitas dan penyelenggaraan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian responden cenderung cukup baik, namun belum optimal.

Pada indikator fasilitas mendukung, tingkat persetujuan mencapai 70% (47% setuju dan 23% sangat setuju), namun masih terdapat responden yang netral (20%) dan tidak setuju (10%). Hal serupa terlihat pada indikator lainnya seperti:

a.       Lokasi strategis: 73% setuju & sangat setuju

b.       Dukungan panitia: 67% setuju & sangat setuju

c.       Keamanan dan kebersihan: 73% setuju & sangat setuju

d.       Perbaikan tiap tahun: 73% setuju & sangat setuju

Meskipun mayoritas responden memberikan penilaian positif, masih terdapat sebagian responden yang merasa bahwa:

a.       Penataan lokasi pedagang belum optimal

b.       Fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan

c.       Manajemen penyelenggaraan perlu diperbaiki

Hal ini menunjukkan bahwa festival budaya telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan kualitas dalam aspek teknis dan manajerial agar dampak ekonomi yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

 

PEMBAHASAN

Dampak Ekonomi Festival Budaya terhadap Perekonomian Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, festival budaya dalam rangka HUT Kabupaten Bulungan terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya pada tingkat ekonomi masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang didominasi oleh kategori setuju dan sangat setuju pada hampir seluruh indikator penelitian, terutama yang berkaitan dengan peningkatan jumlah pelanggan, pendapatan, serta aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Secara empiris, lebih dari 80% responden menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang nyata pada jumlah pelanggan, pendapatan, dan keuntungan usaha selama pelaksanaan festival. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa festival budaya mampu menciptakan lonjakan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek (short term economic boost). Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi selama festival.

Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, yang secara langsung mendorong konsumsi terhadap berbagai sektor ekonomi lokal. Sektor-sektor yang paling terdampak antara lain:

a.       sektor kuliner (makanan dan minuman)

b.       sektor transportasi local

c.       sektor akomodasi (penginapan)

d.       serta sektor perdagangan dan UMKM

Interaksi antar sektor ini menciptakan suatu sirkulasi ekonomi yang dinamis, dimana uang yang dibelanjakan oleh pengunjung tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus berputar di dalam sistem ekonomi daerah. Dengan kata lain, festival budaya mampu meningkatkan intensitas peredaran uang (money circulation) dalam waktu yang relatif singkat.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori multiplier effect yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2020), yang menyatakan bahwa setiap peningkatan pengeluaran awal (initial spending) akan menimbulkan efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pengeluaran pengunjung selama festival menjadi pemicu awal yang kemudian menciptakan pendapatan tambahan bagi pelaku usaha, yang selanjutnya dibelanjakan kembali dalam perekonomian lokal. Proses ini berlangsung secara berulang sehingga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan nilai pengeluaran awalnya. Lebih lanjut, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa festival budaya berperan sebagai stimulus ekonomi lokal yang mampu mengaktifkan sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya kurang produktif. Aktivitas perdagangan yang meningkat, tingginya permintaan terhadap produk lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa festival budaya berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Gayatri & Dismalasari (2025) yang menyatakan bahwa kegiatan festival budaya memiliki potensi besar dalam menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa festival budaya tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif pembangunan ekonomi daerah, festival budaya juga mencerminkan penerapan konsep pembangunan berbasis potensi lokal (local-based development). Kegiatan ini memanfaatkan sumber daya budaya sebagai aset ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, festival budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau perayaan semata, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan partisipatif. Disimpulkan bahwa festival budaya dalam perayaan HUT Kabupaten Bulungan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian daerah. Festival ini mampu:

a.       meningkatkan pendapatan masyarakat

b.       memperluas aktivitas ekonomi local

c.       serta mempercepat perputaran uang di tingkat daerah

Dengan demikian, festival budaya tidak lagi dapat dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai instrumen ekonomi yang nyata dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Bentuk Dampak Langsung dan Tidak Langsung Festival Budaya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, festival budaya dalam rangka HUT Kabupaten Bulungan memberikan dampak ekonomi yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu dampak langsung (direct impact) dan dampak tidak langsung (indirect impact). Kedua jenis dampak ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kontribusi ekonomi yang menyeluruh terhadap perekonomian daerah.

Festival budaya tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi yang bersifat sementara, tetapi juga memunculkan dinamika ekonomi yang berkelanjutan melalui interaksi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa festival budaya memiliki peran strategis sebagai penggerak sekaligus penguat ekonomi lokal.

1.         Dampak Langsung (Direct Impact)

Dampak langsung merupakan dampak yang secara nyata dan segera dirasakan oleh pelaku ekonomi selama berlangsungnya festival budaya. Berdasarkan hasil kuesioner, dampak ini tercermin dari tingginya tingkat persetujuan responden terhadap indikator-indikator utama, yaitu:

a.       Peningkatan pendapatan usaha sebesar 87%

b.       Bertambahnya jumlah pelanggan sebesar 87%

c.       Tingginya penjualan produk mencapai 93%

Persentase tersebut menunjukkan bahwa festival budaya mampu menciptakan lonjakan aktivitas ekonomi yang signifikan dan terukur, khususnya pada sektor UMKM. Pelaku usaha memperoleh keuntungan langsung dari meningkatnya jumlah transaksi yang terjadi selama festival berlangsung.

Secara lebih mendalam, kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan permintaan efektif (effective demand) terhadap barang dan jasa lokal. Ketika jumlah pengunjung meningkat, maka kebutuhan konsumsi juga meningkat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi maupun stok barang. Hal ini berdampak pada meningkatnya volume penjualan serta perputaran barang dan jasa di pasar lokal.

Menurut Inskeep (1991), dampak langsung dari kegiatan pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan terhadap produk dan jasa lokal, seperti makanan, minuman, transportasi, akomodasi, dan kerajinan tangan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut terbukti relevan, dimana tingginya aktivitas transaksi selama festival menjadi indikator adanya pengeluaran langsung dari pengunjung. Lebih lanjut, festival budaya juga dapat dipahami sebagai pasar temporer (temporary market) yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan kondisi normal. Keberadaan pasar sementara ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan dalam waktu singkat, sekaligus memperluas jangkauan konsumen mereka. Tidak hanya itu, dampak langsung ini juga berkontribusi terhadap peningkatan perputaran uang (cash flow) di tingkat lokal. Uang yang dibelanjakan oleh pengunjung akan langsung diterima oleh pelaku usaha, yang kemudian digunakan kembali untuk kebutuhan usaha maupun konsumsi, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang aktif. Disimpulkan bahwa dampak langsung festival budaya tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mampu menghidupkan aktivitas perdagangan dan mempercepat sirkulasi ekonomi lokal secara intensif selama periode pelaksanaan festival.

2.    Dampak Tidak Langsung (Indirect Impact)

Selain dampak langsung, festival budaya juga memberikan dampak tidak langsung yang bersifat lebih luas, mendalam, dan berjangka menengah. Dampak ini tidak selalu terlihat secara instan, namun memiliki peran penting dalam penguatan struktur dan keberlanjutan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penelitian, dampak tidak langsung yang dirasakan responden meliputi:

a.       Perluasan jaringan usaha (83%)

b.       Peluang kerja sama bisnis (84%)

c.       Peningkatan kapasitas usaha (84%)

d.       Promosi dan branding usaha (±90%)

Data tersebut menunjukkan bahwa festival budaya berfungsi sebagai ruang interaksi ekonomi dan sosial, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, serta pembentukan relasi bisnis antar pelaku usaha. Salah satu dampak penting adalah meningkatnya jaringan usaha (networking). Dalam konteks ekonomi modern, jaringan usaha merupakan aset strategis karena dapat membuka akses terhadap: (1) pasar yang lebih luas, (2) sumber daya produksi, (3) peluang kolaborasi bisnis. Dengan adanya festival, pelaku usaha tidak hanya berinteraksi dengan konsumen, tetapi juga dengan sesama pelaku usaha, pemerintah, dan pihak lain yang berpotensi menjadi mitra bisnis. Selain itu, festival juga mendorong peningkatan kapasitas usaha, baik dari segi kualitas produk, inovasi, pelayanan, maupun strategi pemasaran.

Hal ini menunjukkan bahwa festival budaya berperan sebagai media pembelajaran ekonomi (learning process) yang membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing mereka. Fenomena ini sejalan dengan konsep ekonomi kreatif berbasis budaya yang dikemukakan oleh Mulyadi (2018), dimana budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan, tetapi juga sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi. Festival budaya menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengolah nilai-nilai budaya menjadi produk ekonomi yang bernilai tambah. Selain itu, penelitian Pius & Lingga (2025) juga menegaskan bahwa festival budaya mampu menciptakan peluang usaha baru serta memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian lokal. Festival memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas serta membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan. Secara keseluruhan dampak Langsung dan Tidak Langsung festival budaya dalam perayaan HUT Kabupaten Bulungan memiliki dampak ekonomi yang bersifat multidimensional. Dampak langsung berperan sebagai pemicu utama peningkatan aktivitas ekonomi, sedangkan dampak tidak langsung berfungsi sebagai penguat yang menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Kombinasi kedua dampak ini menunjukkan bahwa festival budaya tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi lokal yang lebih stabil, adaptif, dan berdaya saing.

Kontribusi Festival Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, festival budaya dalam rangka HUT Kabupaten Bulungan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi lokal. Kontribusi ini tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek selama pelaksanaan festival, tetapi juga terlihat dari penguatan struktur ekonomi lokal yang bersifat lebih berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya budaya yang dimiliki daerah. Secara empiris, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sekitar 90% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa produk lokal semakin diapresiasi melalui festival budaya. Tingginya tingkat apresiasi ini menjadi indikator kuat bahwa festival budaya mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk-produk lokal yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam akses pasar. Produk-produk UMKM seperti kuliner tradisional, kerajinan tangan, serta hasil kreativitas masyarakat lokal memperoleh ruang eksposur yang lebih luas, sehingga mampu menarik perhatian konsumen dari berbagai latar belakang, baik lokal maupun luar daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa festival budaya berfungsi sebagai platform pemasaran (marketplace) berbasis budaya, dimana interaksi antara produsen dan konsumen terjadi secara langsung dalam skala yang lebih besar dibandingkan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan adanya interaksi tersebut, pelaku usaha tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk di masa mendatang. Selain itu, festival budaya juga berperan sebagai media promosi yang efektif dan strategis bagi pelaku usaha lokal. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM tidak hanya melakukan aktivitas penjualan, tetapi juga memperkenalkan identitas, nilai budaya, serta keunikan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan brand awareness dan citra usaha (brand image), yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam beberapa kasus, festival budaya bahkan menjadi titik awal munculnya usaha baru berbasis budaya, dimana masyarakat mulai melihat peluang ekonomi dari pemanfaatan kearifan lokal yang sebelumnya hanya bersifat tradisional. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dari sekadar pelestarian budaya menjadi pemanfaatan budaya sebagai aset ekonomi produktif. Lebih jauh lagi, festival budaya juga mendorong munculnya inovasi produk lokal. Pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki daya tarik pasar yang tinggi. Inovasi tersebut dapat berupa pengembangan variasi produk, peningkatan kualitas kemasan, hingga penerapan strategi pemasaran yang lebih modern seperti pemanfaatan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa festival budaya tidak hanya menjadi ruang transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran (learning space) bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka.

Fenomena ini sejalan dengan teori endogenous growth, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan internal daerah tersebut dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti kreativitas masyarakat, budaya lokal, inovasi, serta kualitas sumber daya manusia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Festival budaya berperan sebagai katalisator yang mengintegrasikan seluruh faktor tersebut ke dalam aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif.

Selain itu, menurut Kavaratzis & Hatch (2013), kegiatan budaya seperti festival memiliki peran strategis dalam membentuk dan memperkuat identitas daerah (place identity). Identitas daerah yang kuat akan meningkatkan daya tarik suatu wilayah, baik bagi wisatawan maupun investor. Dalam konteks Kabupaten Bulungan, festival budaya HUT daerah berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal, meningkatkan citra daerah sebagai destinasi wisata budaya, serta memperkuat posisi daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian, festival budaya tidak hanya berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun branding daerah (place branding) yang berkelanjutan. Branding ini menjadi aset penting dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mengembangkan festival budaya tidak hanya sebagai kegiatan tahunan, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis kearifan lokal.

 

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dampak Ekonomi Festival Budaya terhadap Perekonomian Daerah (Studi Kasus Perayaan HUT Kabupaten Bulungan), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.       Dampak Ekonomi Festival Budaya terhadap Perekonomian Daerah

Festival budaya dalam rangka HUT Kabupaten Bulungan terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, pendapatan, dan keuntungan usaha selama festival berlangsung, dimana lebih dari 80% responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap indikator tersebut. Festival budaya mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang intensif melalui peningkatan kunjungan masyarakat dan wisatawan, sehingga mendorong perputaran uang di sektor UMKM, kuliner, transportasi, dan jasa lainnya. Kondisi ini mencerminkan adanya efek pengganda (multiplier effect) yang memperkuat dinamika ekonomi lokal.

2.       Bentuk Dampak Langsung dan Tidak Langsung Festival Budaya. Festival budaya memberikan dua jenis dampak ekonomi, yaitu:

a.       Dampak langsung, berupa peningkatan pendapatan usaha, bertambahnya jumlah pelanggan, serta meningkatnya penjualan produk selama festival berlangsung.

b.       Dampak tidak langsung, berupa perluasan jaringan usaha, peluang kerja sama bisnis, peningkatan kapasitas usaha, serta promosi dan branding produk lokal.

Dampak tidak langsung ini menunjukkan bahwa festival budaya tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan struktur ekonomi lokal dan peningkatan daya saing pelaku usaha.

3.       Kontribusi Festival Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Festival budaya memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya apresiasi terhadap produk lokal, meningkatnya promosi UMKM, serta munculnya inovasi usaha berbasis budaya. Festival budaya menjadi sarana integrasi antara nilai budaya dan aktivitas ekonomi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Selain itu, festival juga berkontribusi dalam memperkuat identitas daerah, meningkatkan daya tarik wisata, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

 

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.       Bagi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat:

a.       Meningkatkan kualitas penyelenggaraan festival budaya melalui perencanaan yang lebih matang dan profesional.

b.       Memperkuat promosi festival melalui media digital dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menarik lebih banyak wisatawan.

c.       Menyediakan fasilitas yang lebih memadai bagi pelaku usaha, seperti penataan lokasi yang strategis, sarana pendukung, serta peningkatan keamanan dan kebersihan.

d.       Mengintegrasikan festival budaya ke dalam strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan.

2.       Bagi Pelaku UMKM dan Masyarakat

Pelaku usaha dan masyarakat diharapkan:

a.       Lebih aktif memanfaatkan festival budaya sebagai peluang untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

b.       Meningkatkan kualitas produk, inovasi, serta strategi pemasaran agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

c.       Memanfaatkan jaringan dan relasi yang terbentuk selama festival untuk pengembangan usaha jangka panjang.

3.       Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat:

a.       Menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih rinci dan terukur.

b.       Menambah jumlah responden dan memperluas lokasi penelitian agar hasil lebih representatif.

c.       Mengkaji dampak sosial dan budaya secara lebih mendalam sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

 

REFERENSI

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Arsyad, Lincolin. (2010). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.

Arsyad, Lincolin. (2018). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). Planning Local Economic Development: Theory and Practice. SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (2018). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.

Raco, J. R. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Safwan, S. B. (2022). Analisis Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Objek Wisata Waduk Brayeun di Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar).

Sjafrizal. (2018). Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparmoko. (2017). Ekonomi Publik dan Pembangunan. Yogyakarta: BPFE

Tarigan, R. (2015). Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12th ed.). Pearson Education.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th ed.). Pearson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putri, R. A. (2023). Dampak Ekonomi Pahawang Culture Festival pada Pengembangan Potensi Desa Wisata Pulau Pahawang di Kabupaten Pasawaran Lampung: Suatu Analisis Deskriptif.

Lestari, D., & Hakim, R. (2023). Dampak Ekonomi, Pariwisata, dan Budaya Festival Isen Mulang di Kalimantan Tengah.

Safitri, N. (2022). Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Desa Wisata Rahtawu Kabupaten Kudus).

Darnita, C. D. (2023). Dampak Ekonomi, Pariwisata, dan Budaya Festival Isen Mulang di Kalimantan Tengah

Hubaib, F. (2021). Peran Festival Erau sebagai Penguatan Identitas Sosial Melalui Kearifan Lokal. Jurnal Representamen, 7(1), 52–59. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.