Yuliana1,
Ardin Umar2, Jamiludin Hasan3
Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasifik Morotai
Email: umarardin1@gmail.com2
Abstrak
Krisis
ekonomi global yang disertai fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
memberikan tekanan hebat bagi wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten
Pulau Morotai. Sebagai wilayah berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
ketergantungan Morotai terhadap pasokan logistik luar daerah memicu kerentanan
inflasi tinggi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan
edukasi, advokasi kebijakan, dan perumusan strategi integratif berbasis empat
perspektif utama: Akuntansi, Politik, Kebijakan Fiskal, dan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Metode pelaksanaan menggunakan dialog publik. Hasil
pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa dalam efisiensi
anggaran, penguatan regulasi pengawasan distribusi BBM skala lokal, reformulasi
dana transfer pusat-daerah untuk jaring pengaman sosial.
Kata
Kunci:
Krisis Global, Kenaikan BBM, Kebijakan Fiskal, Perencanaan Daerah, Kabupaten
Pulau Morotai.
Abstract
The global economic crisis, coupled with fluctuations in
fuel prices, has placed immense pressure on archipelagic and border regions
such as Morotai Island Regency. As a designated Special Economic Zone (SEZ),
Morotai reliance on external logistics supplies renders it highly vulnerable to
inflation. This community service initiative aims to provide education, policy
advocacy, and the formulation of integrative strategies based on four key
perspectives: accounting, politics, fiscal policy, and regional development
planning. The implementation method utilized public dialogue. The results
indicate an improved understanding among students regarding budget efficiency,
the strengthening of local-scale fuel distribution oversight regulations, and
the reformulation of central-to-regional transfer funds for social safety nets.
Keywords: Global
Crisis, Fuel Price Hikes, Fiscal Policy, Regional Planning, Morotai Island
Regency.
Kabupaten
Pulau Morotai yang terletak di bibir Samudra Pasifik merupakan wilayah
strategis berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sekaligus pulau terluar (3T).
Posisi geografis ini memberikan peluang besar, namun di sisi lain menyimpan
kerentanan ekonomi yang tinggi terhadap gejolak eksternal. Ketika krisis
ekonomi global melanda yang diikuti oleh kebijakan penyesuaian harga BBM
domestik, wilayah kepulauan seperti Morotai menjadi salah satu yang paling
terdampak secara eksponensial.
Kenaikan
harga BBM langsung memicu lonjakan biaya transportasi laut dan udara yang
merupakan urat nadi pasokan kebutuhan pokok masyarakat Morotai. Hal ini
berdampak pada tingginya angka inflasi daerah (imported inflation).
Masalah pokok yang dihadapi daerah adalah:
1.
Kurangnya kapasitas adaptasi pelaku usaha
lokal dalam melakukan efisiensi biaya (Perspektif Akuntansi).
2.
Potensi instabilitas sosial-politik akibat
penurunan daya beli masyarakat (Perspektif Politik).
3.
Terbatasnya ruang manuver APBD untuk
memberikan subsidi atau jaring pengaman (Perspektif Kebijakan Fiskal).
4.
Perlunya pergeseran paradigma pembangunan
yang tidak lagi bertumpu pada sektor konvensional yang boros energi (Perspektif
Perencanaan Wilayah).
METODE
PELAKSANAAN
Kegiatan
pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan
kunci (key stakeholders), meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), akademisi lokal
dan Mahasiswa.
Metode
pelaksanaan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:
1. Dialog
publik dilaksanakan oleh program studi akuntansi fakultas ekonomi universitas
pasifik morotai.
2. Pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2026. Kegiatan dimulai pukul 08.00
WIT sampai dengan pukul 14.00 WIT. Selama berlangsung pelatihan peserta
mengikuti dengan antusias.
3. Pengabdian
kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, dengan jumlah peserta
yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 30 orang.
PEMBAHASAN
Krisis
ekonomi global merupakan fenomena yang memberikan dampak luas terhadap
stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Gangguan rantai pasok
dunia, konflik geopolitik, kenaikan
harga minyak mentah internasional, serta inflasi menyebabkan pemerintah harus
melakukan berbagai penyesuaian kebijakan ekonomi. Salah satu kebijakan yang
paling dirasakan masyarakat adalah penyesuaian harga BBM.
Kenaikan
harga BBM tidak hanya meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga berdampak
pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi UMKM, dan penurunan daya
beli masyarakat. Bagi daerah kepulauan seperti Kabupaten Pulau Morotai,
dampaknya menjadi lebih besar karena tingginya biaya distribusi barang dan
jasa.
Dari
perspektif akuntansi, kenaikan BBM menuntut masyarakat dan pelaku usaha untuk
melakukan efisiensi anggaran, pengendalian biaya operasional, serta penyusunan
laporan keuangan yang lebih baik. Dari perspektif politik, kebijakan kenaikan
BBM sering menjadi isu strategis yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap
pemerintah. Sementara itu, dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah harus menjaga
keseimbangan antara subsidi energi, defisit anggaran, dan keberlanjutan
pembangunan nasional. Pada tingkat daerah, perubahan kebijakan nasional akan
memengaruhi prioritas perencanaan pembangunan, terutama dalam penyusunan APBD.


Gambar
1. Pelaksanaan Kegiatan PKM
Melalui
kegiatan pengabdian kepada mahasiswa, berbagai pemangku kepentingan dapat
memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi
nasional dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
SIMPULAN
Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat mengenai krisis ekonomi global dan isu kenaikan
BBM berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara
kebijakan ekonomi nasional dengan kondisi ekonomi daerah. Pendekatan
multidisiplin yang mencakup perspektif akuntansi, politik, kebijakan fiskal,
dan perencanaan pembangunan daerah memberikan wawasan yang komprehensif kepada
peserta.
Mahasiswa
memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik,
memahami arah kebijakan pemerintah, serta menyadari pentingnya partisipasi
aktif dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung
peningkatan literasi ekonomi mahasiswa dan memperkuat kapasitas mereka dalam
menghadapi dinamika ekonomi global.
REFERENSI
Badan Pusat
Statistik Kabupaten Pulau Morotai. (2025). Kabupaten Pulau Morotai Dalam
Angka 2025.
Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kebijakan Fiskal Regional dalam Menghadapi
Tekanan Makro.
Mardiasmo. (2021).
Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
No comments:
Post a Comment